Pemerintah Didesak Segera Eksekusi Bali Nine  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terpidana mati anggota Bali Nine, Andrew Chan, berpose di Lapas Kerobokan, Bali, 8 Februari 2013.  Ia dijatuhi hukuman mati setelah berusaha membawa heroin 8.3 kg dari Bali menuju Australia pada 17 April 2005. Jason Childs/Getty Images

    Terpidana mati anggota Bali Nine, Andrew Chan, berpose di Lapas Kerobokan, Bali, 8 Februari 2013. Ia dijatuhi hukuman mati setelah berusaha membawa heroin 8.3 kg dari Bali menuju Australia pada 17 April 2005. Jason Childs/Getty Images

    TEMPO.COJakarta - Koordinator Koin untuk Australia, Andi Sinulingga, berharap pemerintah segera melaksanakan rencana eksekusi mati duo gembong narkoba Bali Nine asal Australia. Hal itu, menurut dia, bisa meredakan polemik tentang hukuman mati yang sempat memanas akhir-akhir ini.

    Dengan pelaksanaan hukuman mati itu, kata politikus Golkar ini, bisa memperlihatkan sikap Australia terhadap Indonesia selanjutnya. "Apakah akan tetap marah dan terus membela gembong narkoba atau mencoba menjaga hubungan baik dengan Indonesia," katanya dalam acara diskusi bertema "Diplomasi dan Hukuman Mati" di Menteng, Jakarta, Sabtu ,7 Maret 2015.

    Hal serupa dikatakan peneliti Populi Center, Nico Harjanto. Menurut Nico, ini merupakan salah satu bentuk tindakan tegas Presiden Joko Widodo. Diplomasi seperti ini sangat berbeda dengan diplomasi yang dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Kalau politik SBY itu politik zero enemy, terlalu main aman," katanya.

    Nico menambahkan, eksekusi mati ini sudah melalui prosedur hukum, sehingga sudah tidak perlu lagi diragukan pelaksanaannya. "Ini soal kedaulatan Indonesia," katanya.

    Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Binus Tirta Mursitama pun pro dengan eksekusi hukuman mati itu. Ia meminta agar pelaksanaan hukuman itu secepatnya dilaksanakan. Alasannya, proses hukumnya sudah selesai. "Ini positif untuk Indonesia karena akan terlihat lebih tegas," katanya.

    Hal itu membuat pandangan terhadap Indonesia akan lebih baik karena Indonesia dinilai lebih tegas. "Negara lain yang bermasalah dengan Indonesia akan lebih segan dengan kita," katanya.

    MITRA TARIGAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.