Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Pembatalan Pesawat Brasil, Menko Tedjo: Ada Hitungannya

Editor

Budi Riza

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Politik, hukum dan keamanan, Tedjo Edhi menghadiri pemusnahan sabu Jaringan Internasional seberat 862kg di Bandara Seokarno Hatta, Tangerang, Banten, 27 Januari 2015. Pemusnahan sabu tersebut didapat dari WNI dan WNA buronan 7 negara. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Menteri Koordinator Bidang Politik, hukum dan keamanan, Tedjo Edhi menghadiri pemusnahan sabu Jaringan Internasional seberat 862kg di Bandara Seokarno Hatta, Tangerang, Banten, 27 Januari 2015. Pemusnahan sabu tersebut didapat dari WNI dan WNA buronan 7 negara. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, mengatakan pembatalan kerjasama pertahanan dengan Brasil masih dikaji dengan dua kementerian terkait, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan. Sampai saat ini, pemerintah belum membuat keputusan.

"Nanti akan dibicarakan lebih lanjut dengan Menhan dan Menlu," ujar Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 24 Februari 2015.

Kerjasama bidang pertahanan dengan Brasil, Tedjo melanjutkan, terkait soal pembelian alat utama sistem pertahanan, seperti pesawat terbang. Soal pembelian pesawat tempur ini, kata Tedjo, akan dibicarakan dengan Menteri Pertahanan.

Mantan politikus NasDem Ini mengaku tidak tahu nilai pesawat yang sudah dibeli oleh Indonesia, namun pembelian itu tidak bisa dibatalkan. "Ndak bisa, ada perhitungannya," ujar Tedjo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah Indonesia mengancam bakal mengurangi besaran impor barang-barang, termasuk pembelian alat utama sistem persenjataan pesawat Tucano dan MLS yang telah dipesan dari negara Amerika Latin itu. "Kapan keputusannya, tentu kita periksa dulu macam apa kontraknya," ujar Kalla.

Menurut Kalla, jika pembelian pesawat jadi dibatalkan, pemerintah mempertimbangkan untuk mengalihkan pemesanan kedua pesawat jenis itu ke negara-negara lain. "Banyak sekali negara yang menyediakan, bisa ke Korea Selatan, Jepang, dan Eropa. Banyak sekali, jangan khawatir."

TIKA PRIMANDARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Ajak Investasi Pembangunan Pabrik Bubuk Mesiu di Indonesia

29 November 2023

Bamsoet Ajak Investasi Pembangunan Pabrik Bubuk Mesiu di Indonesia

Bambang Soesatyo mendukung rencana kerjasama antara perusahaan nasional Sapta Indonesia dan NRC Thailand untuk mendirikan sebuah fasilitas produksi bubuk mesiu atau gun powder yang sangat dibutuhkan dunia di Indonesia.


Prabowo ke Turki, Bahas Kerja Sama Industri Pertahanan

23 Juli 2020

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan dalam kunjungan kerjanya ke Turki dari 27-29 November 2019. [KBRI Ankara]
Prabowo ke Turki, Bahas Kerja Sama Industri Pertahanan

Keberangkatan Prabowo ke Turki terkait kerja sama industri pertahanan ini merupakan kali kedua.


Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

16 September 2017

Arifin C Noor (kedua dari kiri) saat syuting film G30S/PKI di Jakarta, 1984. Dok. TEMPO/Maman Samanhudi
Direktur PFN Akui Film G 30 S PKI Dibuat Sesuai Selera Orde Baru  

Menurut Elprisdat, film bisa dijadikan sesuatu untuk mengukur isu. Dia juga mengatakan film dapat membandingkan yang terjadi di masa lalu dan sekarang


PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

14 September 2017

Film Pengkhianatan G 30 S-PKI
PFN Tak Masalah Bila Film G 30 S PKI Diputar Kembali

Elprisdat menuturkan keinginan warganet di media sosial agar
film G 30 S PKI diputar lagi tidak masalah.


Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

8 September 2017

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto membuka Simposium Nasional Pemuda Indonesia di Hotel Aryaduta Jakarta, 30 Agustus 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Ditanya Soal Kasus Munir, Wiranto: Bicara Pembangunan Saja

Wiranto ogah berkomentar soal penyelesaian kasus pembunuhan Munir yang terjadi 13 tahun lalu.


Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

4 September 2017

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya saat ditemui seusai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di Kemenko Polhukam, 4 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua  

Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin.


Kasus First Travel, Wiranto Menduga Ada Kelemahan Regulasi

29 Agustus 2017

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta para bekas pengurus dan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mematuhi pernyataan bersama yang akan dikeluarkan oleh tiga kementerian. IRSYAN HASYIM
Kasus First Travel, Wiranto Menduga Ada Kelemahan Regulasi

Wiranto menyebut ada kelemahan regulasi yang berujung pada pengulangan kasus penipuan First Travel.


Indonesia dan Cina Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam

25 Agustus 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Indonesia dan Cina Perkuat Kerja Sama Bidang Polhukam

Kerja sama Indonesia dan Cina terus meningkat sejak
ditandatanganinya Kemitraan Strategis Komprehensif pada 2013.


Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan

25 Agustus 2017

Menko Polhukam Wiranto menjawab pertanyaan awak media usai menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Jose Maria Matres Manso, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 21 Juni 2017.  TEMPO/Imam Sukamto
Wiranto Paparkan Pentingnya Konektivitas Kelautan

Wiranto menyoroti kelebihan Indonesia yang memiliki enam juta kilometer persegi yurisdiksi maritim.


Wiranto Bahas Soal Perompakan di Simposium Keamanan Maritim

25 Agustus 2017

Menkopolhukam Wiranto saat menerima kunjungan kehormatan Panglima Armada Amerika Serikat kawasan Asia Pasifik Laksamana Harry B. Harris, di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, 7 Agustus 2017. Foto/Humas Kemenkopolhukam
Wiranto Bahas Soal Perompakan di Simposium Keamanan Maritim

Dibutuhkan satu struktur yang membahas pengembangan kapasitas keamanan maritim dengan melibatkan negara-negara lain.