TEMPO.CO, Mojokerto - Front Pembela Islam Mojokerto mendesak pemerintah daerah menutup tempat-tempat karaoke yang menjual minuman keras dan menyediakan wanita penghibur pemandu lagu--atau sering disebut purel.
FPI meminta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto mencabut izin operasional tempat karaoke yang melanggar aturan. "Karena izin yang diberikan disalahgunakan," kata Komandan Laskar FPI dan Laskar Pembela Islam Mojokerto, Zulkifli, Senin, 23 Februari 2015.
Informasi perihal minuman keras dan wanita penghibur di tempat-tempat karaoke, kata Zulkifli, dia dengar berdasarkan pengaduan masyarakat di sekitar tempat hiburan itu. "Banyak masyarakat yang mengeluh," ujarnya.
Zulkifli menyayangkan sikap instansi terkait yang terkesan membiarkan pelanggaran tersebut. Menurut dia, tempat karaoke yang menjual minuman keras dan wanita penghibur rawan menjadi tempat prostitusi terselubung. "Generasi muda bisa kena imbasnya," katanya.
Kepala BPTPM Kabupaten Mojokerto Nurhono mengatakan sudah menerima pengaduan soal minuman keras dan wanita penghibur di tempat karaoke. Pengaduan itu, ujarnya, telah ditindaklanjuti. "Sudah kami buatkan surat teguran yang intinya melarang mereka menjual minuman keras dan mempekerjakan perempuan," katanya.
Menurut Nurhono, bila sampai tiga kali diingatkan tetap tidak patuh, dia tak segan-segan mencabut izin operasional perusahaan tersebut. Prosedur penerbitan izin operasional tempat hiburan, kata dia, tidak hanya oleh BPTPM, tetapi juga melibatkan instansi lain. "Kalau mereka menyediakan minuman keras dan perempuan, itu wewenang polisi pamong praja. Kami sebatas memproses pengajuan izinnya saja," ujarnya.
Selain harus memenuhi syarat normatif, tempat hiburan juga harus mengantongi Izin Prinsip dan Izin Mendirikan Bangunan dari bupati serta Izin Gangguan dari masyarakat dan desa sekitar. "Selain itu, harus ada rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga," tutur Nurhono.
Penerbitan izin tempat hiburan juga mengacu Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
ISHOMUDDIN
