Jokowi Calonkan Badrodin Haiti Jadi Kapolri Baru

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti, masuk dalam usulan calon Kapolri dari Kompolnas. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti, masuk dalam usulan calon Kapolri dari Kompolnas. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar jumpa pers siang ini pukul 14.20 WIB. Jokowi mengumumkan Komisaris Jenderal  Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Polri yang baru menggantikan calon sebelumnya, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Tanda-tanda Badrodin menjadi calon Kepala Polri sudah terlihat sejak Selasa lalu.

    Sebelumnya, Badrodin mendatangi Istana Bogor Selalsa lalu. Namun, kedatangan itu tak diketahui kapan persisnya Badrodin datang. Pantauan Tempo, mobil Badrodin yang bernomor polisi 2-00 tampak terparkir di ruang tunggu yang terletak di dalam kompleks Istana Bogor, Selasa, 17 Februari 2015.

    Biasanya, tamu presiden menggunakan ruangan yang berselang dua bangunan dengan ruang wartawan tersebut, untuk menunggu presiden siap menerima tamu.
    Waktu itu Jokowi memimpin rapat koordinasi untuk persiapan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ke-60 dan New Asian-African Strategic Partnership ke-10.

    Rapat tersebut dimulai pukul 10.30 yang melibatkan Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir dan jajarannya. "Kami masih punya waktu enam minggu, saya yakin persiapan dapat dilakukan dengan baik," ujar Jokowi di Ruang Rapat, Istana Negara, Selasa, 17 Februari 2015.

    Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan keputusan Presiden Jokowi mencalonkan nama baru sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia harus dapat benar dipertanggungjawabkan. Yunarto mengatakan, dengan hadirnya nama baru ini Jokowi akan memasuki babak baru untuk kembali 'menjual' Badrodin.

    Menurut dia, bargaining position Jokowi dipertaruhkan. "Nama baru tentu harus jauh lebih baik dari nama sebelumnya (Komisaris Jenderal Budi Gunawan)," kata dia saat dihubungi Tempo, Rabu, 18 Februari 2015.

    YOLANDA RYAN ARMINDYA| TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.