KPK vs Polri: Geger Bila Jokowi Jauhi Koalisi Mega  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. (Ilustrasi: Indra Fauzi)

    Ilustrasi Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri. (Ilustrasi: Indra Fauzi)

    TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo bertemu dengan  Ketua Umum Partai Gerindra  Prabowo Subianto di Istana  Bogor pada Kamis, 29 Januari 2015.   Usai pertemuan, Prabowo  menyatakan dukungannya bagi pemerintahan Jokowi-Kalla. Ia menegaskan akan sepenuhnya mendukung lembaga eksekutif.

    "Saya komitmen untuk dukung usaha bersama kita, beliau adalah eksekutif dan kami di luar eksekutif. Sama-sama ingin menjaga keutuhan bangsa, bertekad mengurangi kemiskinan dan menjaga kekayaan bangsa," kata Prabowo

    Setelah itu,  Prabowo bertemu dengan petinggi partai-partai yang dulu mengusungnya  sebagai calon presiden. Pertemuan digelar di gedung Bakrie Tower di kawasan Kuningan, Jakarta,  Kamis malam.  Selain Prabowo dan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, petinggi partai yang hadir antara lain Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa.

    Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Asrul Sani, berpendapat, bisa jadi Jokowi sedang menghindar dari impitan partai besar pengusungnya. “Tapi PPP tidak, ya. Apa pun yang terjadi, Budi Gunawan dilantik atau tidak, kami tidak ada niat untuk ultimatum,” ujarnya.

     Hingga kini Presiden Jokowi masih menunda pelantikan  bekas ajudan Megawati Soekarnoputri itu  sebagai Kapolri karena ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.  Kasus ini juga memicu konflik Polri dengan KPK yang berkepanjangan. Jokowi  menghadapi masalah pelik karena partai-partai pengusungnya, terutama PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Megawati terkesan berkukuh agar Budi dilantik.  Selain PDIP, Jokowi dalam pemilu lalu juga disokong oleh  Partai NasDem dan  Hanura.

     Ketua Partai NasDem, Akbar Faisal, tak memungkiri Jokowi sedang mencari dukungan sebelum memutuskan nasib calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. “Melihat situasi saat ini, bukan tak mungkin presiden sedang cari dukungan. Kami tak masalah,” ucapnya.

    Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai hal itu manuver itu  tak akan mengubah konstelasi politik. Menurut dia, Jokowi tak akan meninggalkan partai yang mengusungnya sebagai presiden.  Bila dilakukan bisa geger. “Ini rumit dan bisa menimbulkan dinamika politik yang tidak terkendali,” katanya.

    Adapun Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bambang Wuryanto, enggan menangani perkembangan politik itu. Menurut dia, partai pendukung pemerintah tak pernah mengintervensi keputusan presiden presiden terkait isu pelantikan Kapolri. "Kami hanya memberi usulan. Relawan saja boleh bersaran, apalagi partai pengusung. Toh keputusan akhir kan ada pada presiden," ujarya.

    SYAILENDRA | RIKY F. | INDRI MAULIDAR

    Berita Lain:

    Ketemu Prabowo 3 Tanda JokowiJauhi Jeratan Mega

     

    Diminta Mundur Tim Jokowi Budi Gunawan Bereaksi


     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Catatan Larangan Pemakaian Kantong Plastik di DKI Jakarta

    Pergub DKI Jakarta tentang larangan pemakaian kantong plastik berlaku 1 Juli 2020. Ada sejumlah sanksi denda dan pencabutan izin usaha bila melanggar.