Jokowi Bisa Game Over? Begini Reaksi Kader PDIP  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi, didampingi Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kanan), dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, 16 Januari 2015. Jokowi memberhentikan dengan hormat Jenderal Pol Sutarman dan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kepala Polri. ANTARA/Setpres-Rusman

    Presiden Jokowi, didampingi Jusuf Kalla, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Pol Sutarman (kanan), dan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, 16 Januari 2015. Jokowi memberhentikan dengan hormat Jenderal Pol Sutarman dan mengangkat Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Plt Kepala Polri. ANTARA/Setpres-Rusman

    TEMPO.CO, Jakarta -Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Sundari mengatakan kader PDIP diberikan ruang untuk mengemukakan pendapat. Menurut dia, wajar adanya para kader mengungkapkan pendapat pribadinya yang mungkin bertentangan dengan pemerintahan saat ini.

    "Kami tetap akan mendukung Presiden Joko Widodo, tak ada istilah menarik dukungan," ujar Eva ketika dihubungi, Rabu, 28 Januari 2015.

    Menurut Eva, meskipun para kader terlihat beda ekspresi, PDIP dijamin solid. "Itu adalah salah satu karakter PDIP. Ketua Umum PDI Megawati Soekarnputri punya strong political leadership," ujarnya.

    Sebelumnya, politikus PDIP Effendi Simbolon mengkritik kinerja Jokowi dalam seratus hari pemerintahannya. Menurut Effendi, Jokowi tidak menghasilkan prestasi apa pun dalam seratus hari kerja.  Ia juga mengkritik  ketidaktegasan Presiden dalam menangani konflik KPK versus Polri.

    Selain itu, aksi Jokowi melakukan eksekusi terpidana narkotika pun dianggap hanyalah sebuah lakon pencitraan oleh Effendi. Dengan prestasi yang buruk itu, Effendi kemudian mengingatkan Jokowi akan bahaya pemakzulan. ( Baca: Politikus PDIP: Jokowi Bisa Game Over)

    Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia , Ikrar Nusa Bakti,  juga mengatakan upaya  memakzulkan Jokowi itu  tidak masuk akal."Apakah Jokowi melanggar UUD 1945 atau melakukan tindak pidana untuk bisa dimakzulkan? Sepertinya Pak Effendi Simbolon harus kembali membaca aturan pemakzulan," ujar Ikrar ketika dihubungi Tempo, Rabu, 28 Januari 2015. 

    Ikrar menjelaskan, Pasal 7B UUD 1945 yang menjadi dasar pemakzulan tak menyebut kinerja sebagai syarat pemakzulan. Syarat pemakzulan, kata dia, hanyalah pelanggaran terhadap konstitusi dan melakukan tindak pidana. (Baca:  Jokowi Tak Bisa Dimakzulkan Begini Alasannya)

    TIKA PRIMANDARI | TIM TEMPO

     Berita Lain:

    Tim 9: Jokowi Tidak Mungkin Lantik Budi Gunawan

    Budi Gunawan Didukung Mega Ini Kata Wakapolri

    Sebelum Diserang, KPK Bongkar Kasus Raksasa Ini

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.