Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Puan: Program Beras Miskin Hingga 2015

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Puan Maharani melihat kerajinan tangan karya siswa di SMPN 1 Cisarua, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Rabu 28 Januari 2015. Kunjungan Puan dalam rangka meninjau berbagai fasilitas yang ada di sekolah tersebut. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Puan Maharani melihat kerajinan tangan karya siswa di SMPN 1 Cisarua, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Rabu 28 Januari 2015. Kunjungan Puan dalam rangka meninjau berbagai fasilitas yang ada di sekolah tersebut. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.CO, Bandung-Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mencanangkan penyaluran raskin  (beras miskin) tahun 2015 di sela kunjungan kerjanya di Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. "Kami berharap, pemerintah, bahwa program raskin ini hanya akan diteruskan tahun 2015 saja," kata dia, Rabu, 28 Januari 2015. 

Menurut dia, pemerintah tengah menimbang penghentian program Raskin tahun depan. "Apakah diganti, dirubah, apakah tidak ada? Itu masih menjadi satu hal yang kita cermati di semua kementerian terkait," kata dia. 

Puan mengatakan, salah satu alasan penghentian program itu adanya masalah dilapangan saat pembagian beras raskin. Dia mengklaim sudah mendapat data soal penyimpangan penyaluran raskin itu dari BPK dan KPK. "Biasanya masalahya terjadi di titik bagi, rakyat harusnya mendapat 15 kilogram, tapi kadangkala yang didapat tidak sampai 15 kilogram," kata dia. 

Menurut dia, pada  2016, bantuan berkaitan masalah peningkatan kesejahteraan rakyat akan disalurkan langsung pada rakyat. Pemerintah masih terus mengevaluasi program raskin sebelum memutuskan nasibnya. "Kita coba evaluasi per 3 bulan, bagaimana kendala di lapangan, apakah kami bisa perbaiki atau tidak?" kata dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Puan meminta Bulog agar memasang barcode pada raskin untuk memudahkan pemantauan kualitas berasya. Beras Raskin harus diberi barcode yang jelas, apa standarnya, berapa lama disimpan gudang? "Karena pemerintah sudah memberikan anggaran pada Bulog untuk perbaikan gudang-gudang," kata dia. 

Tahun ini, kata Puan, pemerintah menyiapkan raskin untuk 12 bulan dengan sasaran 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran.  


Kepala DIvisi Regional Bulog Jawa Barat Alip Affandi mengatakan, kendati pemerintah menimbang penghapusan raskin, Bulog tetap  mengemban tugas sebagai stabilisator harga beras. "Terutama saat-saat panen, kita ditugasi untuk melakukan pembelian pada petani supaya tetap bergairah tanam, dan harga tidak jatuh," kata dia. . 

Menurut dia,  penyaluran raskin di Jawa Barat saat ini  39 ribu ton per bulan. Jumlahnya masih belum berubah dibandingkan tahun lalu.  Mengenai penggunaan barcode pada raskin, Bulog masih mengkajinya. Bulog hingga kini belum menggunakan barcode, karena masih memaksimalkan kerja tim survei  yang memastikan kualitas beras masuk dan beras keluar gudang. 


 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, keluhan yang sering muncul soal beras Raskin adalah kualitasnya. "Kualitas beras Bulog kadang-kadang bagus,kadang-kadang ada kutunya," kata Aher sapaan akrabnya. 


Menurut dia, realisasi penyerapan beras raskin di Jawa Barat terus membaik. Pada Desemer 2014, tercatat penyerapannya menembus 462,96 ribu ton, atau setara 98,75 persen jatah raskin di Jawa Barat. Pada  2013 hanya 96 persen. "Ada lima kabupaten dan delapan kota yang realisasinya sesuai target dan tanpa tunggakan," kata dia.

AHMAD FIKRI 


 

Terpopuler:

 






 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Gerindra Soal Rekonsiliasi dengan PDIP dan Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati

7 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua dari kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Megawati didampingi oleh kedua anaknya, Puan Maharani (kiri) dan Prananda Prabowo (kanan). TEMPO/Muhammad Hidayat
Kata Gerindra Soal Rekonsiliasi dengan PDIP dan Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati

Gerindra menilai komunikasi yang baik antara Sufmi Dasco Ahmad dan Puan Maharani di DPR dapat mempercepat rekonsiliasi kedua partai.


Misteri Ketua TKN Prabowo-Gibran Dua Kali Datangi Rumah Megawati

7 hari lalu

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani memberikan keterangan pers membantah tudingan soal Prabowo hanya menjabat 2 tahun sebagai Presiden di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu, 11 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Misteri Ketua TKN Prabowo-Gibran Dua Kali Datangi Rumah Megawati

Dua kali Ketua TKN Prabowo-Gibran ini mendatangi rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ada apa?


Wacana Pertemuan Prabowo-Puan, Pakar: Hanya Soal Waktu

10 hari lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI Puan Maharani berjalan ke tempat pemungutan suara (TPS) 053 diiringi tarian Betawi di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan, 15 Februari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Wacana Pertemuan Prabowo-Puan, Pakar: Hanya Soal Waktu

Menurut Ujang Komarudin, pertemuan Prabowo-Puan merupakan pertemuan pendahuluan sebelum Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.


DPR Tutup Masa Sidang, Bagaimana Nasib Pengajuan Hak Angket?

11 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Puan sempat mengatakan,
DPR Tutup Masa Sidang, Bagaimana Nasib Pengajuan Hak Angket?

PKB menunggu kawan untuk bisa memenuhi syarat pengajuan hak angket DPR terkait dengan dugaan kecurangan Pemilu 2024.


Formappi Harap Pemilihan Ketua DPR Terapkan Aturan Lama

12 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan selamat kepada Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terpilih dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Rapat Paripurna tersebut menyetujui 7 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masa jabatan periode 2024-2029 dan pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Formappi Harap Pemilihan Ketua DPR Terapkan Aturan Lama

Formappi usulkan penetapan Ketua DPR menggunakan ketentuan Undang-Undang MD3 lama. Berharap tidak ada revisi.


Respons Gibran hingga Puan Maharani Soal Wacana Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Dalam pertemuan ini Megawati dan Prabowo akan membahas sejumlah hal. TEMPO/Muhammad Hidayat
Respons Gibran hingga Puan Maharani Soal Wacana Pertemuan Prabowo dan Megawati

Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati memunculkan spekulasi soal kemungkinan PDIP bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju.


Puan Maharani Minta Pemerintah Pastikan Infrastruktur Mudik Aman Dilalui

13 hari lalu

Kondisi Jalan Tol Bocimi di KM 64-600 tepatnya di Tol Parungkuda arah Sukabumi, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jabar yang longsor dan membentuk lubang besar pada Rabu (3/4/2024). ANTARA/Istimewa
Puan Maharani Minta Pemerintah Pastikan Infrastruktur Mudik Aman Dilalui

Fasilitas infrastruktur mudik menjadi perhatian, setelah separuh jalan di ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) KM64 arah Jakarta-Sukabumi, longsor.


Mayoritas Fraksi di DPR Disebut Sepakat Tidak Merevisi UU MD3, Apa Alasannya?

14 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani (kedua kanan), Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kanan) dan Rachmat Gobel (kiri) saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mayoritas Fraksi di DPR Disebut Sepakat Tidak Merevisi UU MD3, Apa Alasannya?

Puan Maharani enggan membahas kabar masuknya revisi UU MD3 dalam Prolegnas Prioritas 2024.


Soal Wacana Revisi UU MD3, Puan Maharani: Enggak Ada

14 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Puan sempat mengatakan,
Soal Wacana Revisi UU MD3, Puan Maharani: Enggak Ada

Puan Maharani enggan membahas banyak terkait masuknya revisi UU MD3 dalam Prolegnas Prioritas 2024.


Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

14 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani selesai mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 053 setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 14 Februari 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Puan Maharani Singgung Sengketa Pilpres dalam Rapat Paripurna

Puan Maharani menyebut proses sengketa hasil Pilpres di MK hendaknya menjadi jalan untuk menyempurnakan demokrasi di Indonesia.