TEMPO.CO, Bandung-Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mencanangkan penyaluran raskin (beras miskin) tahun 2015 di sela kunjungan kerjanya di Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. "Kami berharap, pemerintah, bahwa program raskin ini hanya akan diteruskan tahun 2015 saja," kata dia, Rabu, 28 Januari 2015.
Menurut dia, pemerintah tengah menimbang penghentian program Raskin tahun depan. "Apakah diganti, dirubah, apakah tidak ada? Itu masih menjadi satu hal yang kita cermati di semua kementerian terkait," kata dia.
Puan mengatakan, salah satu alasan penghentian program itu adanya masalah dilapangan saat pembagian beras raskin. Dia mengklaim sudah mendapat data soal penyimpangan penyaluran raskin itu dari BPK dan KPK. "Biasanya masalahya terjadi di titik bagi, rakyat harusnya mendapat 15 kilogram, tapi kadangkala yang didapat tidak sampai 15 kilogram," kata dia.
Menurut dia, pada 2016, bantuan berkaitan masalah peningkatan kesejahteraan rakyat akan disalurkan langsung pada rakyat. Pemerintah masih terus mengevaluasi program raskin sebelum memutuskan nasibnya. "Kita coba evaluasi per 3 bulan, bagaimana kendala di lapangan, apakah kami bisa perbaiki atau tidak?" kata dia.
Puan meminta Bulog agar memasang barcode pada raskin untuk memudahkan pemantauan kualitas berasya. Beras Raskin harus diberi barcode yang jelas, apa standarnya, berapa lama disimpan gudang? "Karena pemerintah sudah memberikan anggaran pada Bulog untuk perbaikan gudang-gudang," kata dia.
Kepala DIvisi Regional Bulog Jawa Barat Alip Affandi mengatakan, kendati pemerintah menimbang penghapusan raskin, Bulog tetap mengemban tugas sebagai stabilisator harga beras. "Terutama saat-saat panen, kita ditugasi untuk melakukan pembelian pada petani supaya tetap bergairah tanam, dan harga tidak jatuh," kata dia. .
Menurut dia, penyaluran raskin di Jawa Barat saat ini 39 ribu ton per bulan. Jumlahnya masih belum berubah dibandingkan tahun lalu. Mengenai penggunaan barcode pada raskin, Bulog masih mengkajinya. Bulog hingga kini belum menggunakan barcode, karena masih memaksimalkan kerja tim survei yang memastikan kualitas beras masuk dan beras keluar gudang.
Menurut dia, realisasi penyerapan beras raskin di Jawa Barat terus membaik. Pada Desemer 2014, tercatat penyerapannya menembus 462,96 ribu ton, atau setara 98,75 persen jatah raskin di Jawa Barat. Pada 2013 hanya 96 persen. "Ada lima kabupaten dan delapan kota yang realisasinya sesuai target dan tanpa tunggakan," kata dia.
AHMAD FIKRI
