Aturan Baru: KPK Tak Mudah Panggil Anggota DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mahasiswa BEM Universitas Indonesia tunjukkan poster dukungan dari dalam tenda di depan Gedung KPK, Jakarta, 27 Januari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Mahasiswa BEM Universitas Indonesia tunjukkan poster dukungan dari dalam tenda di depan Gedung KPK, Jakarta, 27 Januari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat akan  sulit dipanggil oleh penegak hukum karena prosedur  baru. Anggota Komisi Hukum dari Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Rommahurmuziy mengatakan prosedur  ini lumrah agar pemanggilan anggota DPR tak mengganggu tugasnya.

    "Itu agar pemanggilan terhadap pejabat negara sesuai prosedur bukan dalam rangka menghalangi Dewan terkena hukum," kata Rommahurmuziy di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 27 Januari 2015.

    Menurut  politikus yang biasa dipanggil  Romy itu,  prosedur  tersebut dipakai agar tak ada ajang balas dendam antar institusi yaitu DPR dengan lembaga hukum. "Itu supaya tak ada ruang balas dendam kepentingan pribadi yang disalurkan lewat lembaga. Misal tak suka dengan anggota Dewan, KPK bisa langsung panggil, atau sebaliknya," kata Romy.

     Ia optimistis prosedur tersebut tak disalahgunakan anggota DPR  untuk berlindung dari ancaman hukum. Menurut dia setiap anggota Dewan berkedudukan sama di depan hukum meski memiliki “kekebalan” atau perkecualian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.  

    Dalam  Peraturan  Kode Etik dan Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR  yang akan disahkan dinyatakan bahwa anggota Dewan yang  diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah  Kehormatan. Sesuai catatan Tempo, aturan itu mengacu pada UU No. 17/2014 Pasal 224:

    Pertama, anggota yang mendapat surat pemanggilan dan permintaan keterangan oleh lembaga penegak hukum karena diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya serta anggota yang diduga melakukan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya, memberitahukan kepada Mahkamah Kehormatan DPR  tentang isi pemanggilan.

    Kedua, Mahkamah  Kehormatan harus memproses dan memberikan putusan terhadap permohonan pemanggilan tersebut dalam jangka waktu 30 hari.

    Ketiga, bila Mahkamah Kehormatan tidak memberikan persetujuan tersebut, maka surat pemanggilan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.

    Dengan aturan baru,  KPK  akan lebih sulit menjerat  anggota DPR. Selama ini banyak sebagai politikus Senayan yang  masuk penjara karena  kasus korupsi yang ditangani KPK.  Politikus yang sudah terjerat antara lain  M. Nazaruddin (Partai Demokrat),  Anas Urbaningrum (Demokrat), Emir Moeis (PDIP), Luthfi Hasan Ishaaq (PKS).

    Wakil Ketua KPK  Bambang Widjojanto  pernah menyatakan, hingga April 2014, sudah 74 anggota DPR terlibat kasus korupsi. "Cukup banyak terdakwa yang berasal dari partai politik kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman," kata Bambang di Mahkamah Konstitusi, Selasa, 15 April 2015. (Baca:  74 Anggota DPR Terlibat Korupsi)

    PUTRI ADITYOWATI | TIM TEMPO

    Berita Lain:

    KPK Rontok Giliran Yusuf PPATK Diteror DPR

    Komnas HAM: Pemborgolan Bambang KPK Adalah Teror

    Saksi Komjen Budi Gunawan Terancam Diseret Paksa


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H