Diminta Tegas Soal KPK, Jokowi Kutip Ronggowarsito

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Makin banyak pendukung Jokowi saat Pemilu Presiden yang prihatin. Setelah Abdee Slank, seniman Jay Subiakto angkat bicara. "Jokowi itu harus tegas kepada dirinya sendiri, bahwa saat ini dia itu Presiden (dan) punya legitimasi bilang iya atau tidak," kata Jay kepada Tempo, Senin 26 Januari 2015.

    Ini keprihatinan Jay yang kesekian. Sebelumnya ia kecewa dengan kinerja Jokowi (baca: Jay Subiakto Kecewa pada Jokowi, Untung Ada Susi)

    Jay mengatakan kali ini  ia geram melihat perang antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri kembali pecah. "Dari dulu sampai sekarang yang paling bermasalah itu penegak hukum kita. Mereka yang memiliki kewenangan untuk melindungi justru memanfaatkan kekuasaannya," kata Jay kepada Tempo, Senin 26 Januari 2015.

    Penata artistik  itu juga menyadari awal kisruh Cicak vs Buaya part 2 ini berawal dari pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri. "BG itu sudah jelas memiliki rekening gendut, ngapain dicalonkan," kata Jay.

    Tapi, Presiden sepertinya punya cara sendiri, seperti ia tuliskan di akun Facebook pribadinyapada Ahad, 25 Januari 2015. Ia menulis status dalam  kalimat Jawa Kuno. Bunyinya: "Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti". Dalam Bahasa Indonesia kalimat itu kira-kira berarti: angkara murka atau kejahatan sebesar apapun akan kalah atau hancur jika dihadapi dengan kelembutan dan kasih sayang. (baca semula Jokowi: Angkara Murka akan Hancur oleh Kelembutan)

    Status ini muncul di tengah tekanan publik yang berharap Presiden Jokowi mampu mengambil sikap tegas mengatasi perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mabes Polri. Atas sikap lembutnya itu, banyak pihak menuding Jokowi tidak independen dan tegas. (Baca: Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?)

    Konflik antara kedua lembaga penegak hukum itu sendiri terasa panas. Pematiknya adalah keinginan Presiden mencalonkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, disusul langkah KPK yang menetapkan calon pilihan presiden sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi semasa menjadi Kepala Biro Pengembangan Karir di Polri.

    Panasnya perseteruan itu terlihat dari cara Ketua KPK Abraham Samad dijemput Komandan Paspampres untuk pertemuan dengan Jokowi di Istana Bogor (EKSKLUSIF: Jokowi Kirim Komandan Paspampres Jemput Samad KPK)

    Berita menarik lainnya:

    Prabowo Tahu Jokowi Diintervensi Soal KPK, tapi...
    Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas
    Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
    KPK Vs Polri, Anas: Masak Malaikat Ditangkap?

    Dari mana kalimat itu berasal? Status yang ditulis oleh Jokowi dalam Facebook-nya tersebut adalah potongan kalimat dalam naskah tembang keraton kuno, Kinanthi. Naskah itu karangan penyair Ronggowarsito atau Rangga Warsita yang lahir pada 1802 dan hidup di Keraton Solo. Seperti yang dilansir blog jejaktapak.com, Kinanthi menceritakan, awal mula munculnya kalimat itu berasal dari cerita kesombongan pewaris takhta raja bernama Pangeran Citrasoma.

    Karena tahu kekuasaannya dan kesaktiannya yang tiada batas, Citrasoma kerap lupa diri dan takluk oleh nafsu. Diceritakan Citrasoma jatuh cinta kepada wanita cantik bernama Nyai Pamekas. Pun, sang pangeran tidak peduli jika sang tambatan hati sudah memiliki suami bernama Tumenggung Suralathi. Suatu hari, Citrasoma nekat menyelinap masuk ke rumah Nyai Pamekas ketika Suralathi sedang tidak ada di rumah. (Baca: Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel)

    Selanjutnya: Citrasoma terang-terangan ingin meniduri Nyai Pamekas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.