Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demi BBM Subsidi, Ini Cara Ilegal Pemilik Kapal  

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memaparkan rencana kerjanya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti memaparkan rencana kerjanya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan banyak perusahaan kapal ikan yang mengubah ukuran bobot kapal untuk mendapatkan bahan bakar minyak subsidi. "Ukuran kapal besar banyak yang di-mark down," ujar Susi saat rapat kerja dengan Komisi IV di gedung DPR, Senin, 26 Januari 2015.

Berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, kapal nelayan yang berhak mendapatkan subsidi BBM hanyalah yang di bawah 30 gross ton. Sedangkan yang di atas 30 GT tidak mendapatkan subsidi. (Baca: Freddy Beberkan 3 Sebab Kapal Pencuri Ikan Lolos )

Susi mengatakan modus kapal besar untuk mendapatkan BBM subsidi adalah dengan mengubah atau memanipulasi bobot kapal pada surat izin penangkapan ikan. "Itu pemalsuan dokumen, dari situ kita kehilangan pendapatan PNPB yang merugikan negara," ujar Susi. (Baca: Susi Bagikan 395 Ribu Converter Kit untuk Nelayan)

Dengan demikian, Susi menilai perlu dilakukan pendataan ulang untuk kapal-kapal yang akan mendapatkan BBM subsidi. Dia meminta bantuan kepada kepala daerah untuk kembali mendata kapal nelayan yang selayaknya mendapatkan BBM subsidi. "Kami ingin bupati melakukan verifikasi kembali," ujar Susi. (Baca: Menteri Susi Cabut Pungutan ke Nelayan)

Berdasarkan sepuluh data sample pengukuran kapal ikan yang dilakukan Kementerian Perikanan di Pelabuhan Tegal Sari, Jawa Tengah, semuanya ditemukan telah melakukan manipulasi bobot kapal yang di-mark down menjadi 30 GT. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

1. Kapal Hasil Wijaya diubah menjadi 68 GT
2. Kapal Jaya Mulya diubah menjadi 55 GT
3. Kapal Pusbasari Jaya diubah menjadi 64GT
4. Satria Kirani diubah menjadi 64 GT
5. Sumber Berkah diubah menjadi 50 GT
6. Ulam Sari PutraSani diubah menjadi 49 GT
7. Hana- R diubah menjadi 47 GT
8. Abimanyu Abadi diubah menjadi 49 GT
9. Argo Mulya Putra diubah menjadi 70 GT
10. Berkah Jaya-5 diubah menjadi 63 GT

DEVY ERNIS

Baca juga:
Jokowi Bikin Tim, Ada 7 Keanehan Kasus Bambang KPK
Kegiatan Christopher dan Ali Sebelum Tabrakan  
Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?
Ternyata Sistem Kemudi Air Asia QZ8501 Pernah Rusak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

4 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

25 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS, Pengamat Ekonomi Sebut Bisa Begini Dampaknya

Para ekonom mengkritisi penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Jika dipaksa menggunakan, apa dampaknya?


Produksi Garam Nasional Lampaui Target

29 hari lalu

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,


Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

31 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Airlangga Hartarto saat diwawancara oleh wartawan Istana Kepresidenan terkait film Dirty Vote di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin,  12 Februari 2024. Airlangga mengatakan film Dirty Vote merupakan black campaign dan tidak perlu ditanggapi. TEMPO/Subekti.
Defisit Anggaran Melebar 2,8 Persen dari PDB, Gara-gara Subsidi Pupuk, BLT dan BBM

Defisit anggaran akan melebar menjadi 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menambah subsidi pupuk, BLT, dan menahan kenaikan BBM.


Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

34 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto makan di warung bakso di Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin, 29 Januari 2024. Keduanya diketahui baru meresmikan Graha Utama Akademi Militer Magelang. Tim Media Prabowo Subianto
Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025, Jokowi Matangkan di Sidang Kabinet Pekan Depan

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran masuk APBN 2025, Jokowi akan matangkan di sidang kabinet Senin depan.


Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

38 hari lalu

Anggaran jadi Polemik, Ekonom Usulkan Refocusing Program Makan Siang Gratis

Ekonom CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengusulkan refocusing program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

39 hari lalu

Tak Setuju Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Ekonom: Bisa Picu Lonjakan Inflasi
Pemangkasan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis, Pengamat: Bisa Menurunkan Penerimaan Pajak

Pengamat menilai jika subsidi BBM dipangkas untuk program makan siang gratis maka penerimaan pajak bisa menurun.


Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

40 hari lalu

Calon presiden Prabowo Subianto berpidato tentang program makan siang dan susu gratis. Fakta di beberapa daerah, tak hanya anak-anak, para guru ternyata kekurangan gizi, kata Prabowo dalam pidato sebelum diskusi industri keuangan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin malam, 29 Januari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Ekonom Sebut Subsidi BBM Idealnya Dipangkas untuk Beralih ke Energi Bersih, Bukan Makan Siang Gratis

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menyebut subsidi BBM idealnya dipangkas bukan untuk membiayai program makan siang gratis. Kenapa?