Kisruh KPK-Polri Dikhawatirkan Ganggu Perekonomian  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Memakai topeng wajah Bambang Widjojanto para anggota dari koalisi masyarakat sipil cinta KPK dan Polri bersih, mengadakan aksi di  kawasan MH Thamrin, Jakarta 25 Januari 2015. Terlihat topeng dari wajah Bambang Widjojanto digunakan untuk mengekspresikan keinginan para pengunjuk rasa. TEMPO/Dasril Roszandi

    Memakai topeng wajah Bambang Widjojanto para anggota dari koalisi masyarakat sipil cinta KPK dan Polri bersih, mengadakan aksi di kawasan MH Thamrin, Jakarta 25 Januari 2015. Terlihat topeng dari wajah Bambang Widjojanto digunakan untuk mengekspresikan keinginan para pengunjuk rasa. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.COYogyakarta - Kegaduhan antara petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dinilai mengganggu stabilitas ekonomi. Salah satu akibatnya adalah tidak tercapainya target-target APBN 2015 yang sudah diajukan. (Baca: KPK Yakin Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan, Kenapa?)

    "Bagaimanapun, stabilitas politik dan hukum menjadi syarat produktivitas pembangunan ekonomi," kata Ahmad Ma'ruf, Direktur Eksekutif Inspect dan dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin, 26 Januari 2015. 

    Akibat kisruh dua lembaga itu, kata Ma'ruf, konsentrasi Presiden Joko Widodo terganggu. Konflik KPK dan Polri, kata dia, tidak hanya bernuansa hukum, tapi juga politis.

    Energi pemerintah akan terkuras dengan ketegangan yang sudah melibatkan publik ini. Padahal, pada triwulan pertama, pembangunan ekonomi membutuhkan konsentrasi untuk memacu ekonomi nasional pada kuartal berikutnya.

    "Presiden dan para menteri bisa kehilangan fokus dalam mengelola ekonomi nasional," ujarnya.

    Sebagai contoh, saat kegaduhan ini berlangsung, banyak kontrak karya tambang yang luput dari perhatian, seperti perpanjangan kontrak PT Freeport di Papua. Padahal ini sangat strategis. (Baca: Kronologi Ratna Mutiara, dari Mabes Polri ke Rutan)

    "Kalau memang mereka tidak bersih, saatnya Presiden bisa ambil langkah tegas menggunakan kewenangannya untuk membersihkan kelembagaan negara itu," kata Ma'ruf.

    Lebih lanjut, Ma'ruf mengatakan, APBN Perubahan 2015 yang diusulkan pemerintah relatif moderat. Di antaranya target inflasi 5 persen, kurs rupiah Rp 12.200 per US$, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6,2 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,8 persen. 

    Angka itu lebih pesimistis dibandingkan dengan yang disusun dalam APBN 2015. Meski besaran asumsi sudah diturunkan, adanya konflik Polri dengan KPK yang berkepanjangan akan mengganggu pencapaian asumsi tersebut. "Jangan mengorbankan pembangunan ekonomi hanya karena ada konflik antarlembaga yang justru kontraproduktif," kata Ma'ruf. (Baca: KPK Protes Polisi Perlakukan Bambang Bagai Teroris)

    MUH SYAIFULLAH

    Terpopuler:
    KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat...?
    Budi Gunawan Dilantik Besok? Jokowi...
    Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus
    Ini Alasan Moeldoko Mengirim TNI Menjaga KPK
    Jokowi Bikin Tim, Ada 7 Keanehan Kasus Bambang KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?