Tuntutan Pencopotan Menteri Tedjo Kian Meluas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Meme respon nitizen atas pernyataan Menkopolhukam.  Twitter.com

    Meme respon nitizen atas pernyataan Menkopolhukam. Twitter.com

    TEMPO.COJakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Massa PROJO Budi Arie Setiadi mengatakan pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno yang terus menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi dan para pegiat antikorupsi telah membebani pemerintahan Presiden Joko Widodo. (Baca: Tiga Ucapan Menteri Tedjo yang Menyerang KPK)

    Budi menjelaskan Presiden Jokowi telah mengetahui tindakan Tedjo yang memancing amarah publik. “Evaluasi pada tubuh kabinet bagian dari Sura Dira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti melawan angkara murka dengan ketetapan hati dan kelembutan," kata Budi Arie di Jakarta, 26 Januari 2015. (Baca: Sebut Rakyat Tidak Jelas Menteri Tedjo Jadi Meme)

    Menarik untuk Dibaca
    Prabowo Tahu Jokowi Diintervensi Soal KPK, tapi...
    Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas
    Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
    KPK Vs Polri, Anas: Masak Malaikat Ditangkap?
    Gaya Jokowi Minta Bambang KPK Dilepas

    Sikap Presiden Jokowi sangat jelas dalam menyelesaikan masalah Polri dengan KPK. Kedua lembaga harus bekerja sesuai aturan dan tanpa gesekan. Presiden juga membentuk tim untuk menuntaskan masalah ini. Karena itu, PROJO berharap semua lembaga mendukung, terutama anggota Kabinet Kerja sebagai pembantu Presiden dan semua pendukung Jokowi. (Baca: Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi)

    Sebelumnya, tuntutan pencopotan juga dilaungkan Koordinator Nasional Jaringan Duta Joko Widodo, Joanes Joko. Ia mengatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno tidak paham dengan semangat Nawa Cita. Nawa Cita merupakan sembilan agenda prioritas pemerintah yang dinyatakan Presiden Joko Widodo saat kampanye lalu. (Baca: Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas)

    Joanes menyayangkan pernyataan Menteri Tedjo yang menganggap para pendukung aksi pemberantasan korupsi tidak jelas. "Kami mendukung Presiden Jokowi untuk mengganti Menteri Tedjo," kata Joanes dalam pernyataan persnya di Jakarta, Senin, 26 Januari 2015. (Baca: Jokowi Bikin Tim, Ada 7 Keanehan Kasus Bambang KPK)

    Dalam perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mabes Polri, Joanes mendesak semua pihak tidak memaksakan kepentingan partai dan golongan. Sebabnya, kepentingan rakyat, bangsa, dan negara lebih besar ketimbang partai politik pendukung Jokowi. (Baca: Jokowi Bikin Tim Independen Damaikan KPK Vs Polri)

    Joanes juga meminta pihak yang memaksakan kepentingan dan kehendaknya itu untuk tidak mengganggu pemerintahan Presiden Jokowi. Terutama jika Presiden Jokowi membuat suatu keputusan yang sesuai dengan konstitusi dan kehendak rakyat, yang menjadi pendukung utamanya. (Baca: Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?)

    Politikus PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifa, sebelumnya juga mengaku tak setuju dengan pernyataan Menteri Tedjo yang mengerdilkan massa yang mendukung komisi antirasuah. Dwi berpendapat bahwa semua rakyat jelas eksistensinya dalam rangka mendukung proses politik dan hukum di Indonesia. (Baca: Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel)

    Menteri Tedjo menyesalkan adanya pergerakan massa di KPK. Menurut Tedjo, KPK akan kuat bila justru didukung oleh konstitusi. Pergerakan massa, kata dia, boleh andai hanya digelar di ruang tertutup. Jokowi, kata dia, juga sudah mewanti-wanti agar tak ada pernyataan panas dari kedua pimpinan lembaga. (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus?)

    HUSSEIN ABRI YUSUF | BC 

    Topik Terhangat:
    Budi Gunawan Bambang Widjojanto | Tabrakan Pondok Indah AirAsia

    Baca Berita Terpopuler
    Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain 
    ''Ada Pembentukan Satgas-Satgas Liar di Polri''
    Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi 
    Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi 
    Jokowi, Kalah Tegas dari Ketua RT dan Lupa Janji


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.