'Rakyat Enggak Jelas', Menteri Tedjo Dipolisikan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Meme respon nitizen atas pernyataan Menkopolhukam.  Twitter.com

    Meme respon nitizen atas pernyataan Menkopolhukam. Twitter.com

    TEMPO.COJakarta - Sejumlah aktivis antikorupsi akan melaporkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno ke Markas Besar Polri. Seorang perwakilan pelapor, Azas Tigor Nainggolan, mengatakan Tedjo akan dilaporkan karena beberapa pernyataannya menghina masyarakat. (Baca: Beredar Meme Menteri Tedjo di Medsos)

    "Masak, rakyat mendukung pemberantasan korupsi disebut tidak jelas," kata Tigor saat dihubungi, Senin, 26 Januari 2014. Tigor menuturkan, seharusnya, sebagai pejabat publik, Tedjo bisa lebih cerdas dalam memberikan pernyataan. (Baca: Jokowi Dikritik, Tedjo: Pertanyaan Menyudutkan)

    Menurut dia, Tedjo akan dilaporkan dengan tuduhan penghinaan. Beberapa kliping pemberitaan terkait dengan pernyataan Tedjo akan disertakan. (Baca: KPK Vs Polri, Menteri Tedjo: Jangan Bakar Massa) 

    Menteri dari Partai NasDem ini beberapa kali melontarkan pernyataan yang mengundang kontroversi di masyarakat. Pada 16 Januari 2015 di kantornya, Tedjo mempersoalkan penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. "Lagi pula, apakah KPK pasti benar?" ujarnya saat itu.

    Kejadian terakhir pada Sabtu, 24 Januari 2015, Tedjo menyebut aktivis antikorupsi sebagai rakyat yang tidak jelas. Komentar ini memancing reaksi dari masyarakat. Bahkan meme seputar Tedjo bertebaran di dunia maya.

    SYAILENDRA

    Terpopuler
    KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat...?  
    Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus
    Ini Alasan Moeldoko Mengirim TNI Menjaga KPK  
    Jokowi Bikin Tim, Ada 7 Keanehan Kasus Bambang KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.