Jokowi Bekerja sebagai Presiden atau Pelayan Ratu?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang bersama sejumlah pejabat usai memberikan keterangan pers terkait kisruh KPK-Polri di Istana Merdeka, Jakarta, 25 Januari 2015. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo berbincang bersama sejumlah pejabat usai memberikan keterangan pers terkait kisruh KPK-Polri di Istana Merdeka, Jakarta, 25 Januari 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan Presiden Joko Widodo yang seharusnya menyelesaikan konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. "Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau sebagai pelayan ratu," ujar Ikrar ketika dihubungi Tempo, Ahad, 25 Januari 2015. (Baca: KPK Vs Polri, Tedjo: Ini Negara Hukum, Bukan Opini)

    Ikrar mengatakan, sebagai presiden, Jokowi seharusnya bisa bertindak responsif jika terjadi konflik seperti ini. Idealnya, presiden yang dipilih rakyat harus bergerak sesuai keinginan rakyat. Kecakapan Jokowi menyelesaikan konflik ini tanpa intervensi pihak luar dan secara transparan akan menjadi bukti kapabilitas Jokowi. "Kau yang mulai, kau yang harus mengakhiri." (Baca: Jokowi: Angkara Murka Akan Hancur oleh Kelembutan)

    Berita Menarik Lainnya
    Prabowo Tahu Jokowi Diintervensi Soal KPK, tapi...
    Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas
    Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
    KPK Vs Polri, Anas: Masak Malaikat Ditangkap?

    Ikrar mengatakan hak prerogatif presiden memang tidak bisa dibantahkan, seperti contohnya memilih Kapolri, meskipun ada penolakan dan konflik yang terjadi. "Presiden yang lebih tahu semua," katanya. Namun, di dalam prosesnya--yang melibatkan bantuan lembaga negara KPK dan PPATK, presiden harus menghargai dan menerima masukan tersebut. (Baca: KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat...?)

    Ketegasan menyelesaikan konflik ini akan menjadi bukti kapasitas seorang presiden. Intervensi, ujar Ikrar, diperbolehkan dan dilindungi undang-undang bagi seorang presiden meredakan konflik dalam negeri. "Rasa aman dan keresahan publik sedang terjadi sekarang," ucapnya. (Baca: Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?)

    Presiden Jokowi melakukan konferensi pers di Istana Negara, Ahad malam, 25 Januari 2015. "Saya akan tetap mengawasi dan mengawal," kata Jokowi. Namun, menurut Ikrar, pidato Jokowi ini tidak jelas maksudnya. Ikrar mengatakan kalimat tersebut mengandung multitafsir. "Publik bisa menangkap bahwa KPK dan Polri adalah lembaga yang kebal hukum nantinya." (Baca: Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain) 

    ANDI RUSLI

    Topik Terhangat:
    Budi Gunawan Bambang Widjojanto | Tabrakan Pondok Indah AirAsia

    Baca Berita Terpopuler
    "Ada Pembentukan Satgas-Satgas Liar di Polri''
    Budi Gunawan Dilantik Besok? Jokowi... 
    Apa Saja Instruksi Bambang KPK di Sidang MK? Ini Kata Saksi
    KPK Vs Polri, Ada Buaya Moncong Putih
    Tali Putus, Badan Air Asia Diangkat Hari Ini


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Raoul Follereau Mengusung Kepedulian Terhadap Penderita Kusta

    Raoul Follereau mengusulkan kepedulian terhadap kusta. Perjuangannya itu akhirnya diakui pada 25 Januari 1954 dan ditetapkan sebagai Hari Kusta.