Jokowi Bikin Tim Independen Damaikan KPK Vs Polri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana jumpa pers yang digelar oleh Presiden Joko Widodo terkait kisruh KPK-Polri di Istana Merdeka, Jakarta, 25 Januari 2015. TEMPO/Subekti

    Suasana jumpa pers yang digelar oleh Presiden Joko Widodo terkait kisruh KPK-Polri di Istana Merdeka, Jakarta, 25 Januari 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo membentuk tim independen guna mencari solusi kisruh yang sedang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian. Hari ini adalah pertemuan pertama tim tersebut yang berisi para tokoh nasional.

    "Kami diminta memberikan masukan-masukan terkait dengan masalah dan hubungan antara KPK dan Polri, termasuk juga personil Polri dan KPK yang menghadapi proses hukum. Kami diundang atas pribadi," ujar salah satu anggota tim, Jimly Asshidique di Istana Merdeka, Ahad, 25 Januari 2015.

    Tim ini beranggotakan tujuh orang, yakni Ketua Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu, Jimly Asshidique, mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno, pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar, pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana, dan mantan Ketua KPK Erri Riyana, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan, dan mantan Ketua Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif yang malam ini tak hadir.

    Anggota lainnya, mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Oegroseno mengatakan belum mengetahui lingkup kerja tim ini seperti apa. Namun, kata dia, tujuan utamanya dibentuk tim ini adalah untuk meredakan ketegangan yang saat ini terjadi. "Kami baca situasi dari media semua kelihatannya sudah tegang. Nah, Presiden sebagai kepala negara minta kami beri masukan, kami beri yang terbaik," kata dia. (Baca: Ribut KPK, KontraS: Mega Jangan Kayak Lagu Dangdut)

    Menurut Oegro tim ini akan bekerja secepatnya agar situasi yang kondusif segera dirasakan.

    Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan tim tersebut memang sengaja diisi oleh orang-orang yang paham soal hukum dan memiliki rekam jejak panjang di kedua institusi, KPK dan Polri. Tujuannya, kata Pratikno, agar bisa memberikan pandangan yang seimbang. "Ini masih pemanasan, ke depannya pasti akan lebih sering diskusi," kata dia.  (Baca: Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?)

    TIKA PRIMANDARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.