Jumat, 20 Juli 2018

Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) menerima berkas dari ajudannya jelang pengumuman turunnya harga BBM di halaman Istana, Jakarta, 16 Januari 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Presiden Jokowi (tengah) menerima berkas dari ajudannya jelang pengumuman turunnya harga BBM di halaman Istana, Jakarta, 16 Januari 2015. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Cyrus Network Hasan Batupahat mengatakan Presiden Joko Widodo harus berani bersikap tegas dan jelas untuk menyelesaikan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Sebabnya, Jokowi memegang kepentingan seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilihnya maupun tidak. (Baca: Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel)

    "Jokowi banyak bertindak sebagai presidennya PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Partai NasDem," kata Hasan dalam diskusi 'Ada Apa dengan Jokowi' di Eatology Cafe, Jakarta Pusat, Ahad, 25 Januari 2015. "Sebenarnya dia ini Presiden Indonesia apa presidennya PDIP?" (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus?)

    Hasan menceritakan rekam jejak Jokowi selalu membuat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Namun, saat menjadi Presiden, Jokowi tidak mempunyai kekuatan politik. "Yang punya kekuatan politik, ya, Mega dan Paloh. Pemerintahan akan bermasalah tanpa itu," ujarnya. (Baca: Sepeda Jokowi, 'Save KPK', dan Rakyat Tak Jelas)

    Berita Menarik Lainnya
    Prabowo Tahu Jokowi Diintervensi Soal KPK, tapi...
    Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas
    Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
    KPK Vs Polri, Anas: Masak Malaikat Ditangkap?

    Jumat lalu, Jokowi menyatakan KPK dan Polri tidak boleh bergesekan dalam menjalankan tugas. Pernyataan itu menanggapi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Menurut Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar, pernyataan Jokowi ini menunjukkan kualitasnya dalam menyelesaikan masalah. "Massa sudah bergerak, statementnya kok cuma itu. Dia tidak paham apa tidak berani?" kata Haris dalam acara yang sama. (Baca: 2 Sinyal Kasus Bambang KPK Direkayasa)

    Lebih jauh Haris menjelaskan, saat ini mantan Gubernur DKI Jakarta itu ditekan oleh para petinggi partai yang mendukungnya dan rakyat. Dampaknya, Jokowi tidak bisa membendung atau mengambil sikap tegas ihwal kasus Kepala Polri terpilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan serta upaya pelemahan KPK. (Baca: Ribut KPK, KontraS: Mega Jangan Kayak Lagu Dangdut)

    DEWI SUCI RAHAYU

    Topik Terhangat:
    Budi Gunawan | Bambang Widjojanto | Tabrakan Pondok Indah | AirAsia

    Baca Berita Terpopuler
    Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain
    ''Ada Pembentukan Satgas-Satgas Liar di Polri''
    Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
    Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi
    Jokowi, Kalah Tegas dari Ketua RT dan Lupa Janji


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Venna Melinda dan Legislator yang Pindah Partai di Pemilu 2019

    Beberapa politikus pindah partai dalam pendaftaran calon legislator untuk Pemilu 2019 yang berakhir pada 17 Juli 2018. Berikut beberapa di antaranya.