Seskab Andi: Jokowi Minta Tidak Ada Manuver Hukum

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (dua kiri depan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tiga kanan depan), Ketua KPK Abraham Samad (kiri depan), Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kanan), Jaksa Agung H.M. Prasetyo (dua kanan), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (tiga kiri belakang), Mensesneg Pratikno (tiga kanan belakang), Seskab Andi Widjajanto (kiri belakang) dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan (dua kiri belakang) beri keterangan pers terkait kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Istana Bogor, Jabar, 23 Januari 2014. Jokowi meminta Polri dan KPK untuk memastikan proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Presiden Joko Widodo (dua kiri depan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tiga kanan depan), Ketua KPK Abraham Samad (kiri depan), Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kanan), Jaksa Agung H.M. Prasetyo (dua kanan), Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (tiga kiri belakang), Mensesneg Pratikno (tiga kanan belakang), Seskab Andi Widjajanto (kiri belakang) dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan (dua kiri belakang) beri keterangan pers terkait kasus hukum Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Istana Bogor, Jabar, 23 Januari 2014. Jokowi meminta Polri dan KPK untuk memastikan proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Siang tadi Presiden Joko Widodo memanggil empat pejabat penegak hukum--tanpa Komisi Pemberantasan Korupsi--ke Istana.

    Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, mengatakan dalam pertemuan itu Jokowi menegaskan kembali kebutuhan agar para aparat hukum bersinergi mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme. (Baca: Jokowi Dikritik, Tedjo: Pertanyaan Menyudutkan)

    "Lembaga penegak hukum harus bekerja sama membangun hubungan yang kuat," kata Andi di kompleks Istana, Sabtu 24 Januari 2015. "Agar amanat reformasi bisa tetap ditegakkan."

    Keempat pejabat yang hadir ke Istana adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Jaksa Agung, H.M Prasetyo, dan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. (Baca: Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain  )

    Jokowi, kata Andi, juga menyampaikan agar penegak hukum melakukan tindakan hukum sesuai mekanisme yang berlaku. Khususnya, ujar Andi, terhadap kasus hukum yang sensitif dan mendapat sorotan publik, semisal kasus penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto.

    "Jangan ada manuver-manuver lain," kata Andi. (Baca: Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi  )

    Kemarin, Bambang ditangkap Bareskrim Polri saat mengantar anaknya ke sekolah di Depok kemarin pagi.

    Pihak Mabes Polri menyebutkan penangkapan Bambang karena telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian keterangan palsu saat sidang di Mahkamah Konstitusi. 

    Penangkapan Bambang ini sepekan setelah KPK mengumumkan calon Kapolri tunggal pilihan Jokowi, Komjen Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi.

    MUHAMMAD MUHYIDDIN


    Berita lain:
    Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi

    Bambang Widjojanto: Ini Penghancuran KPK
    Aneh, Wakapolri Tak Tahu Penangkapan Bambang KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ekspor Benih Lobster, dari Susi Pudjiastuti hingga Edhy Prabowo

    Kronologi ekspor benih lobster dibuka kembali oleh Edhy Prabowo melalui peraturan menteri yang mencabut larangan yang dibuat Susi Pudjiastuti.