PDIP vs KPK: Siapa Jadi Pendendam?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengikuti upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Hari Ulang Tahun ke-69 Republik Indonesia, di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, 17 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengikuti upacara Pengibaran Bendera Merah Putih Hari Ulang Tahun ke-69 Republik Indonesia, di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, 17 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta -Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membeberkan pertemuannya dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad pada tahun lalu. Ia mengklaim  Abraham berupaya melobi agar bisa menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo pada pemilihan presiden.

    Hasto mengatakan bahwa masyarakat buta dengan manuver politik yang dilakukan pimpinan KPK. "Kami justru ingin menyelamatkan semangat KPK yang disalahgunakan pimpinannya," ujarnya,Kamis, 22 Januari 2015.

    “Serangan”  politikus PDIP terhadap  bos KPK itu muncul setelah kisruh  pencalonan Komisaris Jenderal  Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.   Budi diumumkan  sebagai tersangka kasus suap oleh KPK pada 13 Januari lalu,  sehari sebelum ia menjalani uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat.   

    Kendati begitu, koalisi pendukung Jokowi  tetap menyokong Budi untuk diproses di DPR.  Menurut Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso,  kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan di rumah Ketua Umum PDI  Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa malam, 13 Januari 2015.

    Megawati dalam pertemuan itu, kata Sutiyoso,  sempat mempertanyakan alasan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. “Kami tak bisa menjawab pertanyaan ada apa di balik semua ini,” kata bekas Gubernur DKI Jakarta ini.  (Baca: Megawati Pertanyakan Status Tersangka Budi Gunawan)

    Setelah  DPR meloloskan Budi,  Hasto Kristiyanto pun masih bereaksi keras.  Ia menganggap KPK  bekerja secara bias dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Hasto juga menyatakan  curiga langkah KPK disetir oleh orang yang dendam.  Orang itu dendam  karena tidak diajak dalam kabinet  serta  tidak jadi diajak menjadi wakil presiden pasangan Jokowi dalam pemilihan presiden lalu.

    "Ada pihak yang sedang memancing di air keruh. Tapi yang jelas, itu bukan dari partai. Karena seluruh partai, kan, kompak mendukung Kapolri terpilih," kata Hasto  di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jumat, 16 Januari 2015. (Baca: Budi Gunawan Tersangka PDIP Anggap KPK Dendam)

    Hanya,  belakangan ini  pihak KPK  membantah  adanya dominasi salah satu pimpinan dalam penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka. Deputi Bidang Pencegahan KPK  Johan Budi mengatakan tuduhan Hasto  terhadap Abraham Samad tidak benar. Menurut dia, tak ada alasan politik di balik penetapan  Budi.

    "Penetapan tersangka itu kesepakatan seluruh pimpinan, tak cuma Abraham saja," kata Johan Budi di Kantor KPK, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2015. Menurut Johan, KPK bisa mengambil langkah hukum apabila Hasto gagal menunjukkan barang bukti. (Baca:  Semua Pimpinan KPK Putuskan Status Tersangka Budi)

    Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)  Petrus Salestinus juga membela KPK.  Ia membeberkan bahwa Megawati pernah dipanggil  oleh KPK. " KPK pernah memanggil Megawati dalam kasus cek perjalanan untuk pemilihan Gubernur BI Miranda S. Goeltom," kata Petrus, Kamis malam, 22 Januari 2015.

    Ketua KPK Abraham Samad, Agustus lalu, juga pernah menyingung  nama Megawati dalam kasus lain, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Abraham Samad menegaskan institusi yang dipimpinnya tidak merasa takut apabila harus memeriksa Megawati. (Baca: Kasus BLBI, KPK Tak Takut Panggil Megawati )

    "Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati, atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK," kata Abraham, 27 Agustus 2014

    INDRI MAULIDAR | FRANSISCO ROSARIANS I TIM TEMPO

    Berita Lain:

    KPK Diserang, Abdullah Hehamahua: Jangan Khawatir

    Budi Gunawan Serang KPK, Jokowi Jangan Cuek

    PDIP Diserang Balik: KPK Pernah Panggil Megawati

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.