Politikus PKS, Mahfud Siddik
Menolak Membantu Mencari Nunun Nurbaeti
KPK ketika itu kesulitan menghadirkan tersangka cek pelawat, Nunun Nurbaeti yang masih menjadi buron. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas sempat mengusulkan meminta bantuan PKS untuk mencari istri Adang Darajathun. "Sebetulnya sekarang masih terbuka pada Pak Adang untuk menghadirkan dengan elegan dan juga tentunya Partai Keadilan Sejahtera akan lebih bagus karena partai peduli kan," ujar Busyro.
Sayang permintaan KPK ditanggapi lain oleh petinggi PKS. Wakil Sekretaris Jenderal Mahfud Siddik, waktu itu meminta KPK tidak melibatkan PKS. "KPK jangan melebarkan urusan sehingga melibatkan banyak orang yang bukan tugasnya," ujar Mahfud pada 23 Juni 2011. Ia menegaskan partainya tidak ingin mencampuri proses hukum yang melilit Adang. "Kami menghormati sikap politik pak Adang."
Politikus PKS, Fachri Hamzah
Mendesak KPK dibubarkan
KPK menjadwalkan pemeriksaan empat pemimpin Badan Anggaran terkait dengan kasus suap Rp 1,5 miliar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Yaitu Melchias Marcus Mekeng (Ketua Badan Anggaran), dan tiga Wakil Ketua Badan Anggaran, yakni Mirwan Amir, Olly Dondokambey, serta Tamsil Linrung.
Tindakan KPK ini dibalas DPR dengan pemanggilan anggota KPK untuk membahas kewenangan mengawasi anggaran. Bahkan politikus PKS, Fachri Hamzah pada pertemuan itu menyarankan membubarkan KPK. "Lebih baik KPK dibubarkan, karena saya tidak percaya adanya institusi superbodi dalam demokrasi," kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR saat rapat konsultasi dengan pimpinan KPK pada 3 Oktober 2011. "Lembaga superbodi biasanya tidak mau diawasi."
Fachri juga membandingkan dengan institusi KPK di Hongkong. "Yang paling besar kewenangan KPK itu di Indonesia. Harusnya tiga tahun selesai seperti Hong Kong," ujar Fachri lagi.
EVAN | PDAT (Sumber Diolah Tempo)
Topik terhangat:
Budi Gunawan | Eksekusi Mati | Harga BBM Turun | AirAsia
Berita terpopuler lainnya:
Langgar Tenggat Waktu, Jokowi Ancam Copot Menteri
Membandingkan Bob Sadino dengan Mario Teguh
Menteri Susi Adukan Jonan ke DPR