PDIP Mega Menyeruduk, Begini Ranjau bagi Bos KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Abraham Samad memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan tersangka kepada Komjen Pol Budi Gunawan, di gedung KPK, Jakarta, 13 Januari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Ketua KPK Abraham Samad memberikan keterangan kepada wartawan terkait penetapan tersangka kepada Komjen Pol Budi Gunawan, di gedung KPK, Jakarta, 13 Januari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta -Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkap  enam pertemuan politis yang pernah dilakukan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad.

    "Semua atas inisiatif dua orang dekat Abraham Samad. Keduanya berinisial D," kata Hasto dalam konferensi pers dengan wartawan, Kamis, 22 Januari 2015. 

    Serangkaian pertemuan itu, kata Hasto, dimulai pada awal 2014 dan berakhir pada 19 Mei 2014. Pertemuan tersebut terkait dengan keinginan Abraham disandingkan dengan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden.   Hasto juga mengaku sebagai saksi  sebagian pertemuan itu.

    Petinggi   PDIP itu juga mendesak  KPK  membentuk  komite etik untuk menelusuri  masalah ini.  Hasto mengklaim  mempunyai sejumlah  bukti yang menunjukkan manuver politik Abraham. (Baca:  Hasto Siapkan Alat Foto CCTV)

    Dugaan adanya pelanggaran etik itulah “ranjau”  yang dipasang petinggi PDIP buat Abraham Samad.  Partai yang dipimpin oleh  Megawati Soekarnoputri  sebelumnya kecewa atas keputusan  pimpinan KPK yang menetapkan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasu suap.  (Baca: Megawati Pertanyakan Status Tersangka Budi Gunawan)

    Kode  etik  KPK  memang mengatur ketat perilaku  pimpinan lembaga ini.  Diantaranya pimpinan KPK berkewajiban:

    -Menarik garis tegas tentang apa yang patut, layak, dan pantas dilakukan dengan apa yang tidak patut, tidak layak, dan tidak pantas dilakukan.

    - Mengidentifikasi setiap benturan kepentingan yang timbul atau kemungkinan benturan kepentingan yang akan timbul dan memberitahukan kepada pimpinan lain segera mungkin.

    - Memberitahukan kepada pimpinan lain mengenai pertemuan dengan pihak lain yang akan dan telah dilaksanakan, baik sendiri atau bersama, baik dalam hubungan dengan tugas maupun tidak.

    Hanya, Deputi Pencegahan KPK  Johan Budi SP menyatakan, pimpinan komisi anti rasuah ini diperbolehkan bertemu dengan elit partai politik. Beberapa pimpinan tercatat sering hadir dan bertemu dengan elit parpol untuk membahas dan mensosialisasikan gerakan anti korupsi.

    "Bukan pertemuannya yang haram, tetapi isi pertemuan itu yang bisa menentukan benar atau salah," kata Johan di Gedung KPK, Kamis, 22 Januari 2015.

    Johan menyatakan, Abraham tak bisa disimpulkan bersalah hanya karena bertemu salah satu atau beberapa tokoh politik.  KPK menilai, setiap pimpinan KPK sebagai warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai wakil presiden.  Menurut  Johan, tak ada pelanggaran jika Abraham Samad dicalonkan sebagai  wakil presiden bagi Joko Widodo. (Baca: Pimpinan KPK Diperbolehkan Bertemu Elit Parpol )

     

    INDRI MAULIDAR | FRANSISCO ROSARIANS

     

    Berita Lain:

    KPK Diserang, Abdullah Hehamahua: Jangan Khawatir

    Budi Gunawan Serang KPK, Jokowi Jangan Cuek

    PDIP Diserang Balik: KPK Pernah Panggil Megawati

     

     

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?