Hamid Awaluddin Minta Dirut Jamsostek Ditangkap di Jeddah

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin, menyatakan lolosnya mantan Direktur Jamsostek Ahmad Junaedi dari pencekalan karena kesalahan petugas imigrasi. "Ahmad Junaedi bisa lolos beribadah umroh karena human error dari petugas kami,"ujarnya ketika mengadakan pertemuan di kantornya, Jumat (8/7). Kronologis lolosnya Ahmad Junaedi. Tanggal 4 juli malam Direktorat imigrasi mengirimkan daftar cekal atas nama Drs. Ahmad Junaedi kelahiran Lubuk Linggau, 12 juni 1945. Dengan alamat rumah Jalan Bacang II no 8 Mayestik. Keesolan harinya petugas imigrasi tanggal 5 juli menerima paspor secara kolektif rombongan umroh mantan Direktur Jamsostek tersebut.Namun ketika diperiksa, nama yang tertera dalam pasport tersebut Achmad Junaedi, kelahiran Lahat, 12 Juni 1943. Beralamatkan di Jalan Rambutan, Jakarta Selatan dan itu sesuai dengan kartu tanda penduduk yang ditunjukan.Ketika diperiksa nama tersebut tidak ada dalam daftar cekal, maka petugas imigrasi meloloskannya. Hamid menilai petugas imigrasi di lapangan kurang tanggap terhadap hal ini. "Mestinya petugas kami mencari alternatif lain dulu tidak hanya sekali coba saja," katanya.Menurut Menteri Hamid, saat ini imigrasi sudah berkoordinasi dengan imigrasi Jeddah untuk mencari Ahmad Junaedi dan menyita paspornya. "Kami sudah kontak imigrasi Jeddah agar mereka mengambil paspornya dan mengganti dengan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) yang hanya sekali pakai,"ungkapnya.Direktur Jenderal Imigrasi, Iman Santosa menyatakan pemeriksaan paspor secara kolektif merupakan hal biasa untuk rombongan. Ke depan Iman menyatakan pemeriksaan pasport harus satu-persatu. "Tidak boleh lagi melayani grup dengan fasilitas kolektif lagi, jadi mereka harus antri satu-satu,"katanya. Iman mengakui perlunya kajian lebih mendalam terhadap teknologi imigrasi agar kejadian ini tidak terjadi lagi.Yudha Setiawan

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.