Tokoh Lintas Agama Dukung KPK Sebut Pejabat Korup

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tokoh agama KH Masdar F Mashudi (kedua dari kanan) saat konferensi press dalam pertemuan tokoh lintas agama di Jakarta, 17 Januari 2015. Tempo/Aditia noviansyah

    Tokoh agama KH Masdar F Mashudi (kedua dari kanan) saat konferensi press dalam pertemuan tokoh lintas agama di Jakarta, 17 Januari 2015. Tempo/Aditia noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta- Tokoh Lintas Agama, akan memberikan dukungan morilnya kepada Komisis Pemberantasan Korupsi pada Senin 19 Januari 2015 pukul 11.00. "Kami akan datangi KPK untuk memberikan dukungan moril," kata Romo A Benny Susatyo mewakili teman-temannya di acara Konferensi Pers Lintas Agama di Gedung PGI, Jakarta Sabtu 17 Januari 2015.

    Kelompok ini akan memberi dukungan kepada KPK untuk memberantas korupsi. Mereka pun meminta KPK untuk menyebutkan siapa saja pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi. Nama-nama itu pun harus disegerakan proses hukumnya. "Jadi tidak ada diskriminasi," kata Benny. (Baca: Soal Kapolri, Jokowi Bicara dari Hati ke Hati)

    Ia mengatakan hal ini salah satu cara revolusi mental yang digadang gadangkan Jokowi saat kampanye pilpres lalu. Salah satu cara untuk merealisasikan revolusi mental itu, para tokoh ini pun meminta agar Jokowi tidak merekrut orang orang yang bermasalah hukum sebagai para pembantunya. "Jokowi harus merekrut orang orang yang jujur dan memiliki integritas. Jangan justru memilih yang punya conflict of interest," katanya.

    Benny dan kawan kawannya menyindir keputusan Presiden Jokowi menunjuk Komjen Budi Gunawan yang ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri. (Baca:Badrodin Haiti Laporkan Hartanya Rp 8 Miliar)

    Beberapa tokoh yang hadir dalam konferensi tokoh lintas agama itu adalah Syafi'i Ma'arif, KH Shalahudin Wahid, KH Malik Madani, KH Masdar F Mas'udi. Ada pula Romo Frans Magnis Suseno, Romo Edy Purwanto, Pdt Andreas A Yewangoe, Pdt Henriette Hutabarat Lebang, Pdt Gomar Gultom. Kemudian ada pula Nyoman Udayana, Rumadi Ahmad, dan Pdt Albertus Patty. (Baca:Oegroseno Bela Suhardi Alius dari Cap Pengkhianat)

    Presiden Joko Widodo, Jumat malam, 16 Januari 2015, mengumumkan penundaan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Jokowi juga memberhentikan Kapolri Jenderal Sutarman, lantas menunjuk Badrodin sebagai pelaksana tugas Kapolri.

    Pelantikan Budi Gunawan ditunda lantaran dia ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi kepemilikan rekening gendut oleh KPK. Menurut versi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, nilai rekening Budi dan anaknya, Herviano Widyatama, pada 2005-2006 sebesar Rp 54 miliar.

    MITRA TARIGAN

    Baca berita lainnya:
    Tunda Budi, Jokowi Hindari 3 Masalah Besar

    Jokowi Pilih Budi Gunawan, Ahok: Orang Salah Paham

    Jokowi Tunda Budi Gunawan, Ini Drama di Istana

    Abdee Slank Bicara Soal Artis dan Keputusan Jokowi

    Tunda Budi, Jokowi Atasi Desakan Kubu Megawati


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...