Jokowi Tunjuk Badrodin Agar Tak Ada Kekosongan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. (TEMPO/Fully Syafi)

    Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. (TEMPO/Fully Syafi)

    TEMPO.COJakarta - Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Badrodin Haiti mengajak seluruh jajaran kepolisian untuk bisa melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini disampaikan saat Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Plt Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. (Baca: Akhirnya, Jokowi Tunda Budi Gunawan Jadi Kapolri.)

    "Berdasarkan keppres, saya selaku Wakapolri melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai Kapolri karena tak boleh ada kekosongan pimpinan," ujar Badrodin di Istana Merdeka, Jumat, 16 Januari 2015.

    Presiden Joko Widodo mengeluarkan dua keputusan presiden. Pertama, memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Kedua, mengangkat Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Plt Kapolri. Jokowi menyampaikan hal tersebut didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno; Jenderal Sutarman; dan Komjen Badrodin Haiti. (Baca: Jokowi Tunjuk Badrodin Pelaksana Tugas Kapolri.)

    Adapun pelantikan Kapolri terpilih, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, ditunda terkait dengan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi menegaskan bahwa pelantikan Budi hanya ditunda, bukan dibatalkan. "Berhubung Komjen Budi Gunawan sedang menjalani proses hukum, kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai Kapolri," ujar Jokowi. (Baca: Jokowi Tunjuk Badrodin, Ini Pesan Akhir Sutarman.)

    Badrodin Haiti adalah penerima bintang Adhi Makayasa, lulusan terbaik Akademi Kepolisian 1982. Badrodin bukanlah nama yang cukup bersih. Ia dicurigai sebagai pemilik rekening gendut dengan kekayaan sebesar Rp 8,5 miliar plus US$ 4.000 (2012) dan membeli polis asuransi senilai Rp 1,1 miliar sebagai salah satu praktek pencucian uang.

    TIKA PRIMANDARI

    Baca berita lainnya:
    PDIP Ngotot Budi Gunawan Dilantik, Jokowi Repot
    Kabar Kabareskrim Dicopot, Menteri Tedjo Tak Tahu

    Bahas Budi Gunawan, KPK Bertemu Jokowi

    Evolusi Pembantu Menjadi Penulis dan Motivator


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.