JK Bantah Budi Gunawan Nonaktif Setelah Dilantik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima potongan tumpeng dari Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam acara HUT PDIP ke-42 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 10 Januari 2015.  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima potongan tumpeng dari Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam acara HUT PDIP ke-42 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 10 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah kabar yang mengatakan Komisaris Jenderal Budi Gunawan akan dinonaktifkan setelah dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI. Dia juga membantah Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kapolri.

    "Itu hanya isu, tak terjadi seperti itu. Sabar-sabar saja," ujar Kalla di kantornya, Jumat, 16 Januari 2015.

    Menurut Kalla, surat dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pencopotan Kapolri Jenderal Sutarman dan pengangkatan Budi sebagai Kapolri pengganti Sutarman sudah diterima presiden kemarin. Pelantikan Budi, kata dia, akan menunggu Keputusan Presiden. "Efektifnya saat Keppres keluar," kata dia.

    Hingga saat ini, Presiden Jokowi belum memutuskan status Budi Gunawan. Apabila diambil keputusan mengangkat pelaksana tugas, kata Tedjo, harus dikomunikasikan dengan DPR. (Baca juga: Janji Jokowi di Pilpres: Angkat Kapolri Bersih.)

    Hasil paripurna DPR siang kemarin akhirnya menyetujui Budi Gunawan sebagai pengganti Kepala Polri Jenderal Sutarman yang masa jabatannya habis pada Oktober 2015. Mereka menyetujui bekas ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu secara aklamasi untuk ditetapkan sebagai Kapolri. Dilantik atau tidaknya Budi menjadi Kepala Polri akan tergantung pada keputusan Presiden Jokowi. (Baca juga: 72 Jam Tersangka, Jokowi Tetap Gantung Nasib Budi.)

    Sehari sebelumnya, KPK telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Komisi antirasuh melakukan penyelidikan terhadap kasus Budi Gunawan sejak Juli 2014. (Baca juga: Sutiyoso Usul Jokowi Tunda Lantik Budi Gunawan.)

    TIKA PRIMANDARI

    Terpopuler
    KPK: Jokowi, Tak Ada Jalan Lantik Budi Gunawan
    PDIP Ngotot Budi Gunawan Dilantik, Jokowi Repot
    Bahas Budi Gunawan, KPK Bertemu Jokowi
    Kabar Kabareskrim Dicopot, Menteri Tedjo Tak Tahu
    Lantik Budi Gunawan, Jokowi Lemahkan Diri Sendiri


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.