Abaikan Status BG, DPR Tak Serius Perangi Korupsi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Benny K Harman

    Benny K Harman

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, berharap DPR menunda persetujuan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Demokrat, kata Benny, ingin ada klarifikasi atas sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Budi Gunawan.

    "Jika presiden dan DPR abai akan ketetapan KPK ini, rakyat bisa menilai kalau kedua lembaga tak sungguh-sungguh memberantas korupsi," kata Benny dalam sidang paripurna DPR di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2015.

    Demokrat, kata Benny, khawatir jika Budi Gunawan lolos menjadi Kapolri, justru berdampak  buruk terhadap institusi Kepolisian dan KPK. Padahal, kata dia, lembaga ini sama-sama bertugas dalam penegakan hukum (Baca: Reaksi KPK Ketika DPR Setujui Komjen Budi Gunawan.)

    Partai Demokrat menilai, dengan menunda pengangkatan Budi Gunawan, jabatan Kapolri tak akan kosong. Sebab Kapolri sekarang Jenderal Sutarman masih bisa menjalankan tugas, karena masa jabatannya belum berakhir.

    "Sutarman juga tidak mengundurkan diri, belum memasuki usia pensiun, tidak berhalangan tetap dan juga tidak dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap," kata Benny. (Baca: 4 Aktor di Balik Blunder Pemilihan Budi Gunawan.)

    MUHAMMAD MUHYIDDIN

    Berita terkait:
    4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri
    SBY Copot Jabatan Tersangka, Kini Jokowi Malah...
    Rekening Anak Budi Gunawan Bikin Heran KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka Boleh Tetap Bekerja Saat DKI Jakarta Berstatus PSBB

    PSBB di Jakarta dilaksanakan selama empatbelas hari dan dapat diperpanjang. Meski demikian, ada juga beberapa bidang yang mendapat pengecualian.