Sodorkan BG, Kompolnas 'Disalahkan' Menteri Yuddy  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, RB Yuddy Chrisnandi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, RB Yuddy Chrisnandi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri tidak datang dari Presiden Joko Widodo. Jokowi, kata Yuddy, hanya memilih satu dari sejumlah nama calon Kapolri yang disodorkan Komisi Kepolisian Nasional.

    "Kalau dari awal Kompolnas menyampaikan catatan tentang Budi Gunawan, Presiden pasti membuat pertimbangan lain," kata Yuddy saat ditemui, Kamis, 15 Januari 2015. (Baca: KPK Yakin Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan, Kenapa?)

    Menurut Yuddy, Jokowi tidak punya cukup waktu untuk meneliti satu per satu perwira tinggi yang layak menjadi Kapolri. Wewenang itu, ujar Yuddy, diserahkan kepada Kompolnas. Saat Kompolnas merekomendasikan beberapa nama sebagai calon Kapolri, Jokowi tinggal memilih karena semua yang disodorkan Kompolnas telah dianggap layak. "Tentu Presiden pilih orang yang dikenal dan dekat dengan dia, maka terpilihlah Budi Gunawan," kata politikus Partai Nasdem ini.

    Saat memilih Budi, Jokowi tidak meminta pertimbangan dari KPK atau PPATK. Belakangan, Budi ditetapkan sebagai tersangka kasus transaksi keuangan mencurigakan oleh KPK. Meski Budi berstatus tersangka, pencalonannya tidak dihentikan. Budi pun lolos uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi Hukum DPR. Hari ini, pengangkatan Budi sebagai Kapolri akan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR. (Baca: 4 Risiko Budi Gunawan Jika Ngotot Jadi Kapolri.)

    Sebelumnya, anggota Kompolnas, M. Nasser, mengatakan telah memeriksa rekam jejak Budi. Budi dinyatakan bersih dalam surat keterangan dari Bareskrim Mabes Polri. "Kami juga sudah mewawancara Budi pada 2013 saat masuk bursa pengganti Timur Pradopo," kata Nasser.

    Kompolnas, kata Nasser, meloloskan Budi atas dasar hasil wawancara dan surat keterangan dari Bareskrim tersebut. Penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK baru terjadi setelah seleksi di Kompolnas selesai. (Baca: DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kapolri.)

    MOYANG KASIH DEWIMERDEKA 

    Terpopuler
    Alasan Mabes Polri Kerahkan Pasukan ke KPK
    Mabes Polri Benarkan Kerahkan Pasukan ke KPK
    Rahasia Jokowi Mengatasi Kisruh Budi Gunawan
    Mayra Hills, Pemilik Dada Terbesar di Dunia
    Cara Gampang Jokowi 'Cut' Budi Gunawan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.