TEMPO.CO, Yogyakarta - Target pemerintah pusat menjadikan Pulau Jawa bebas penyakit malaria tahun ini terancam gagal. Pasalnya, di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih terdapat 88 penderita malaria hingga akhir 2014. “Karena Purworejo dan wilayah lain di Jawa Tengah masih banyak penderita malaria,” kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Rabu, 14 Januari 2015.
Hasto menjelaskan, selama ini sebaran malaria di Kulon Progo dipicu masih banyaknya penderita. Dua daerah itu berbatasan, khususnya kawasan yang berada di pegunungan Menoreh.
Menurut Hasto, pada 2014 jumlah penderita malaria di Kulon Progo sebanyak 88 orang itu adalah jumlah terendah selama beberapa tahun belakangan. Sebelumnya, dalam setahun jumlah penderita mencapai 100-300 orang. Jumlah penderita malaria di Purworejo pada 2014 sebanyak 750 orang. “Kulon Progo dan Purworejo itu jenis malarianya sama, nyamuknya sama,” kata Hasto yang dokter spesialis kandungan ini.
Target bebas malaria, menurut Hasto, bukan berarti bebas penderita malaria. Melainkan bebas dari penderita endogenus atau penderita yang tertular oleh penderita dari luar. “Kalau penderita lokal itu tertular dari luar, artinya kami sudah tereliminasi dari malaria,” kata Hasto berkilah.
Tapi dari 88 penderita itu hingga kini belum bisa dipastikan endogenus atau bukan, lantaran belum diteliti. “Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah Purworejo agar sama-sama memberantas malaria,” katanya. Sebelumnya dikabarkan penyebaran sakit malaria di Kulon Progo oleh penduduk setempat yang sedang mudik dari Papua.
Langkah lain, Kulon Progo akan menambah juru malaria desa. Penambahan juru malaria desa yang melakukan pengamatan, pengendalian, dan pemberantasan vektor nyamuk malaria hingga tingkat dusun.
Kepala Dinas Kesehatan DIY Arida Oetami menjelaskan, penambahan juru malaria desa itu akan dilakukan mulai 2015 hingga 2018. Langkah itu untuk mempercepat pemberantasan malaria. “Kendalanya, karena jumlah penderita sudah rendah, masyarakat menganggap malaria bukan ancaman lagi,” kata Arida. Selain itu, perlu pengaturan migrasi penduduk melalui peraturan bupati.
PITO AGUSTIN RUDIANA
Terpopuler
Budi Gunawan Dijerat: Jokowi Kelabakan, Mega Repot
Budi Gunawan Tersangka, Bukan Sekali Jokowi 'Nabok Nyilih Tangan'
Gara-gara Budi Gunawan, Jokowi-KPK Dua Kali Perang
7 Hal Terjadi Setelah Budi Gunawan Tersangka
