Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Tolak Mahkamah Internasional Kasus Timtim

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia secara resmi menolak rekomendasi komisi ahli PBB untuk mengadili para petinggi militer ke Mahkamah Internasional terkait pelanggaran HAM pasca jajak pendapat di Timor Timur pada 1999. Kami menolak rekomendasi tersebut, karena itu bukan solusi, kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda kepada pers setelah mengikuti sidang kabinet. Pemerintah, lanjutnya, akan secepatnya menyurati Sekjen PBB Kofi Annan dan Dewan Keamanan PBB untuk menyampaikan sikap resmi Indonesia tersebut. Indonesia dan Timor Timur, menurut Wirajuda, sepakat untuk mewujudkan keadilan melalui upaya rekonsiliasi. Sebaliknya, pengadilan melalui Mahkamah Internasional seperti direkomendasikan Komisi Ahli PBB terlalu berlebihan. Tanpa memperhatikan rekomendasi Komisi Ahli, kami akan terus bekerja mewujudkan keadilan bersama Timor Leste melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatn, ujar Wirajuda. Para petinggi Timor Leste pun telah menyatakan sikapnya, tak mendukung upaya pengadilan melalui Mahkamah Internasional. AFP
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cerita Basuki Hadjimuljono Usai Dapat Bintang Jasa dari Kaisar Jepang Naruhito: Beliau Masih Ingat dengan Saya

9 November 2023

Menteri PUPR Basuki Hadimuljonousai menerima anugerah bintang jasa
Cerita Basuki Hadjimuljono Usai Dapat Bintang Jasa dari Kaisar Jepang Naruhito: Beliau Masih Ingat dengan Saya

Menteri PUPUR Basuki Hadimuljono adalah satu dari tiga tokoh Indonesia yang menerima bintang jasa dari Kaisar Jepang Naruhito. Simak ceritanya.


Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

7 Januari 2023

Mbak Pon dan Wiji Thukul dalam unggahan Wahyu Susilo. Foto : Instagram/wahyususilo
Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.


Nur Hassan Wirajuda Sarankan Strategi Baru dalam Selesaikan Krisis Myanmar

29 November 2022

Mantan Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda ditemui di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa, 29 November 2022. TEMPO/Daniel Ahmad
Nur Hassan Wirajuda Sarankan Strategi Baru dalam Selesaikan Krisis Myanmar

Mantan Menteri Luar Negeri RI Nur Hassan Wirajuda menyarankan Indonesia untuk meninjau ulang pendekatan dalam menyelesaikan masalah Myanmar.


Eks Menlu Sebut Belanda Tak Cukup Minta Maaf ke RI, Hitung Juga Ganti Rugi

23 Februari 2022

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. ANTARA/Puspa Pewitasari
Eks Menlu Sebut Belanda Tak Cukup Minta Maaf ke RI, Hitung Juga Ganti Rugi

Bekas Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyatakan Belanda semestinya mencontoh Jerman dan memberikan ganti rugi.


Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

5 Juni 2018

Jaksa Agung Dikecam karena Kaitkan IPK dengan Penuntutan
Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.


Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

10 Januari 2018

Kiri-Kanan: Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan (KKP), Zulficar Mochtar; Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Yusuf; Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, Nur Rahmat; dan Hakim Mahkamah Agung, Surya Jaya dalam konferensi pers The International Fish Force Academy of Indonesia (IFFAI) ke-2 di kantor pusat KKP, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2017. Tempo/Fajar Pebrianto
Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.


Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

29 Maret 2017

Ninik Rahayu, Anggota Ombudsman RI memberikan keterangan kepada media setelah pertemuan dengan Kemenko Polhukam di Gedung Ombudsman RI, Rabu 29 Maret 2017 // Aghniadi
Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu.


Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

13 Maret 2017

Megawati Soekarnoputri, meresmikan kantor baru DPP PDIP di Jalan Diponegoro No.58, Jakarta, 1 Juni 2015. Setelah Peristiwa 27 Juli 1996 meletus kantor tersebut direbut oleh massa pendukung PDI versi Kongres Medan, Soerjadi. TEMPO/Imam Sukamto
Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.


Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

13 Februari 2017

Aktivis Kontras Feri Kusuma. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

Menurut Kontras, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional cacat
hukum.


Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

3 Februari 2017

Politikus Trimedya Panjaitan. TEMPO/Fajar Januarta
Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

Menurut Trimedya, penyelesaian secara hukum penting untuk menunjukkan pemerintah serius dalam penyelesaian HAM masa lalu.