TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menuding Presiden Joko Widodo berlaku diskriminatif. Hal ini bila Jokowi tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemilihan Kapolri yang akan menggantikan Jenderal Sutarman.
"Mengapa Jokowi membedakan pemilihan menteri dan Kapolri? Apa yang dia takutkan?" ujar Emerson ketika dihubungi pada Jumat, 9 Januari 2015. (Baca : Soal Calon Kapolri, Kompolnas: Kami Tidak Memihak)
Menurut Emerson, dalam pemilihan menteri, undang-undang tidak mengatur Jokowi harus melibatkan kedua lembaga tersebut. Akan tetapi, Jokowi tetap berinisiatif mengecek latar belakang calon menteri pilihannya dengan meminta pendapat KPK dan PPATK. (Baca juga: Jokowi Diingatkan Tolak Budi Gunawan untuk Kapolri)
Bila sekarang pemilihan Kapolri dilakukan tanpa berkonsultasi dengan dua lembaga itu, Emerson menilai Jokowi tidak bebas merdeka dalam menentukan pilihan. "Memang pilihan itu hak prerogratif presiden, tapi nuansa titipan partai politik kentara sekali bila Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK," kata Emerson.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan berdasarkan undang-undang, Jokowi cukup meminta pertimbangan Kompolnas dalam memilih Kapolri. Penunjukan Kapolri, kata Andi, bukanlah mekanisme seleksi melainkan penunjukan langsung dari presiden sehingga tidak perlu meminta pertimbangan lembaga lain.
Baca Juga:
Emerson khawatir Kapolri terpilih nantinya adalah orang yang pernah terlibat masalah korupsi bila latar belakangnya tidak ditelusuri. Selain KPK dan PPATK, Jokowi juga diimbau melibatkan Dirjen Pajak dan Komnas HAM untuk memeriksa rekam jejak calon Kapolri. "Kalau ingin mendapatkan figur Kapolri terbaik, Jokowi harus melibatkan lembaga-lembaga tersebut," kata Emerson.
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
Terpopuler
Heboh, Dosen IAIN Ajak Mahasiswa Belajar di Gereja
Penyelam Belut Air Asia Jumpa Hiu: Assalamualaikum
Beresi Kisruh Penerbangan, Jonan Ikuti Cara Susi
Perjanjian Pranikah Korban Air Asia Susahkan Risma
