Beresi Kisruh Penerbangan, Jonan Ikuti Cara Susi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Susi Pudjiastuti (kiri), berfoto dengan Ketua KPK, Abraham Samad, sebelum memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, 24 Desember 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Menteri Susi Pudjiastuti (kiri), berfoto dengan Ketua KPK, Abraham Samad, sebelum memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, 24 Desember 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Menghadapi masalah pelik di Kementerian Perhubungan, Menteri  Ignasius Jonan berbicara serius dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto.

    "Mas saya pikir urus PT Kereta Api Indonesia ruwet, ternyata urusan udara lebih ruwet lagi," kata Bambang menirukan ucapan Jonan di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Januari 2015. (Baca: Ribut Izin Terbang Menteri Jonan Mengadu ke KPK)

    Jonan tengah mengadakan investigasi semua izin rute penerbangan niaga berjadwal di Direktorat Perhubungan Udara menyusul terungkapnya jadwal terbang Air Asia QZ8501 yang sesuai dengan izin resmi. Pesawat yang jatuh di Selat Karimata ini seharusnya tidak diperbolehkan terbang pada hari Ahad karena hanya memiliki izin untuk hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu.

    Mendengar curhat Jonan, Bambang menegaskan, jika KPK menemukan adanya penyelewengan proses perizinan penerbangan yang melibatkan penyelenggara negara, Bambang mengatakan KPK akan menanganinya. "Kalau memang masuk (penyelenggara negara) maka potensial ditangani KPK," kata Bambang.

    Bambang mengatakan KPK sudah menyelesaikan kajian kasus yang dihadapi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan KPK sudah memaparkan hasil kajiannya. "Tapi udara ini belum. Jadi apakah perlu ada kajian lebih lanjut? Kira-kira begitu," kata Bambang.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memang lebih dulu menggandeng KPK untuk memerangi kapal-kapal pencuri ikan. Susi sudah datang kantor KPK pada 10 November 2014, tak lama setelah diangkat sebagai menteri. 

    Tujuan utama Susi saat itu menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai syarat wajib menteri baru. Tapi, ia juga meminta saran KPK untuk mengembangkan transparansi di kementeriannya sekaligus mengatasi pencurian ikan. (Baca: Menteri-Susi Minta Saran KPK)

    Dua pekan berselang, Susi datang lagi ke lembaga itu bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad. Ia secara resmi meminta bantuan KPK untuk memerangi pencurian ikan laut. "Saya sudah memberikan data pencurian ikan untuk ditindak oleh KPK," kata Susi di gedung KPK, Rabu, 24 Desember 2014. Data tersebut terkait dengan perizinan kapal-kapal yang tidak memenuhi persyaratan alias bodong. (Baca: Menteri Susi Minta KPK Bantu Basmi Maling Ikan)

    Kini, Jonan mengikuti cara Susi—melibatkan KPK—untuk menghadapi kisruh perizinan rute pesawat terbang. Sebelumnya Jonan juga sudah berhubungan lembaga ini. Ia pernah melaporkan gratifikasi dari relasinya. "Pak Jonan salah satu contoh pemimpin teladan, lapor gratifikasi Rp 250 juta," kata Giri di gedung KPK, Senin, 7 Juli 2014. Saat itu, Jonan masih menjadi Direktur Utama PT KAI. (Baca: KPK: Jonan Patut Dicontoh)

    SINGGIH SOARES  | DEVY ERNIS

    Terpopuler
    10 Kartun Charlie Hebdo yang Kontroversial

    PKL Beri Amplop Lurah Susan, Apa Reaksinya?
    Penyerang 'Pembalasan Nabi' Charlie Hebdo Tewas
    'Pembalasan Nabi', Penyerang Charlie Hebdo Terekam
    Analisis BMKG Soal Mesin Air Asia Beku Keliru
    Jonan Menggebrak, Citilink Tidak Kaget


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    6 Rumor yang Jadi Nyata pada Kelahiran GoTo, Hasil Merger Gojek dan Tokopedia

    Dua tahun setelah kabar angin soal merger Gojek dengan Tokopedia berhembus, akhirnya penggabungan dua perusahaan itu resmi dan lantas melahirkan GoTo.