Rabu, 14 November 2018

Sultan Yogya Dinilai Lembek Menyikapi Intoleransi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X berjalan meninggalkan Masjid Panepen, Kraton Yogyakarta, Selasa (22/10). ANTARA/Noveradika

    Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X berjalan meninggalkan Masjid Panepen, Kraton Yogyakarta, Selasa (22/10). ANTARA/Noveradika

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen (JKLPK) yang bergabung dalam Jaringan Antar Iman menyesalkan sikap Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X yang tidak tegas terhadap kasus-kasus intoleransi di DIY. Sultan dinilai tidak bisa menggunakan otoritas tertingginya sebagai kepala daerah untuk mendesak Kepala Kepolisian Daerah DIY menuntaskan kasus-kasus intoleransi secara hukum.

    "Kami sesalkan, Sultan tidak progresif," kata Direktur Program JKLPK Woro Wahyuningtyas saat dihubungi Tempo, Kamis, 1 Januari 2015. (Baca: Sultan dan Polisi Diminta Redam Intoleransi)

    Pada 2014 lalu, Jaringan Antar Iman melakukan dialog dengan Sultan di Keraton Kilen, Yogyakarta. Dalam dialog tersebut, Sultan berkeluh kesah, bahwa persoalan intoleransi yang masih terjadi di DIY karena penegakan hukum yang lemah.

    Hanya saja, lanjut Woro, Sultan tidak bersedia menjelaskan kesulitannya untuk mendesak polisi memproses secara hukum. Apabila Sultan mau bercerita, Woro memastikan jejaring masyarakat sipil akan memberikan masukan. Lantaran jejaring masyarakat sipil adalah mitra kritis pemerintah, bukan menjadi musuh.

    Lebih baik, menurut Woro, Sultan menggunakan hak keistimewaannya sebagai raja. "Kepala daerah lainnya kan abdi dalemnya. Itu juga bisa mendesak polisi," kata Woro. (Baca: Massa Berjubah Kembali Datangi Rumah Julius)

    Sebelumnya, The Wahid Institute telah merilis hasil surveinya selama 2014, bahwa kasus intoleransi tertinggi kedua ditempati DIY secara nasional. Jumlah kasus intoleransi di DIY selama 2014 ada 21 kasus. Mayoritas kasus adalah kekerasan antaragama.

    Padahal, lanjut Woro, Yogyakarta telah ditetapkan sebagai City of Tolerance pada 3 Maret 2011. Sultan pun mendapat anugerah sebagai tokoh pluralisme yang diberikan Jaringan Antar Iman pada Mei 2014. Hanya saja, pencabutan anugerah itu, menurut Woro, tidak mungkin dilakukan.

    "Anugerah itu bisa diartikan telah berhasil atau menjadi pemicu agar progresif," kata Woro. (Baca: Penghargaan Pluralisme Sultan Didesak untuk Dicabut)

    Sementara itu, Sultan mempertanyakan apakah benar masyarakat DIY mempunyai kebencian dan melakukan kekerasan yang berbasis perbedaan agama dan suku. "Enggak tahu ya. Apa benar begitu? Ya mungkin bisa terjadi intoleransi," kata Sultan saat ditemui di Kepatihan Yogyakarta, Rabu, 31 Desember 2014.

    Sultan mengimbau kepada masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat untuk tidak merasa menang sendiri, merasa benar sendiri, dan bersikap arogan. Lantaran bangsa yang dibangun berdasar perbedaan. "Jangan lagi bicara aku, tapi bicara kita," kata Sultan.

    Namun Sultan menolak untuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat yang intoleran untuk duduk bersama dan berdialog. "Enggak usah dikumpulkan. Itu kan kesadaran mereka yang didasari arogansi," kata Sultan.

    PITO AGUSTIN RUDIANA

    Baca berita lainnya:
    Ini Pesan Terakhir Teknisi Air Asia di Blackberry
    Ahok Promosikan Penemu Puing Air Asia, Siapa Dia?

    Tayangan Air Asia, KPI Sentil Tiga Stasiun TV

    Fakta tentang 15 Korban Air Asia QZ8501


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lion Air JT - 610, Kecelakaan Pesawat Nomor 100 di Indonesia

    Jatuhnya Lion Air nomor registrasi PK - LQP rute penerbangan JT - 610 merupakan kecelakaan pesawat ke-100 di Indonesia. Bagaimana dengan di dunia?