Audit Kurikulum 2013 Didukung Data Provinsi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Setumpuk buku kurikulum 2013 yang dikembalikan murid kepada pihak sekolah di SMPN 56, Jeruk Purut, Jakarta, 15 September 2014. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Setumpuk buku kurikulum 2013 yang dikembalikan murid kepada pihak sekolah di SMPN 56, Jeruk Purut, Jakarta, 15 September 2014. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah Haryono Umar mengaku baru meminta pemerintah daerah untuk mengumpulkan administrasi yang terkait dengan pelatihan guru dan pengadaan buku di berbagai sekolah di Indonesia. (Baca: Komisi X DPR Minta Kurikulum 2013 Jalan Terus)

    Menurut Haryono, seharusnya Irjen mendapatkan anggaran minimal Rp 10 juta untuk melakukan investigasi itu lebih lanjut. "Selain mengumpulkan dokumen, kami kan juga perlu melakukan penyelidikan ke lapangan, sehingga butuh anggaran untuk akomodasi dan transportasi," ujar Haryono sata dihubungi pada 28 Desember 2014.

    Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, Jimmy Paat, mengaku tidak masalah bila Irjen diberikan waktu lebih untuk menyelesaikan penyelidikannya. "Demi mendapatkan data yang valid, saya menganggap hal itu positif," tutur Jimmy. (Baca: Begini Hasil Audit Kurikulum 2013)

    Jimmy menegaskan bahwa Menteri Anies sangat membutuhkan data yang sangat valid untuk menentukan kebijakan terkait dengan Kurikulum 2013.

    Jimmy pun menilai positif tindakan Irjen yang melakukan audit terhadap pelaksanaan Kurikulum 2013. "Perintah untuk melakukan audit pertanda baik dari Pak Anies dari sisi transparansi."

    MITRA TARIGAN



    Baca juga:
    Ternyata Upah Buruh Bekasi Bukan yang Tertinggi
    Malu Impor Beras Vietnam, Ini Langkah Jokowi
    Jokowi Genjot Proyek Jembatan di Papua Rp 1,4 T
    Enam Terduga ISIS Dijanjikan Gaji Rp 20 Juta
    Kompilasi Foto di Facebook Bikin Pria Ini Menangis


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.