Jokowi Jangan Bayar Ganti Rugi Via Lapindo, Kenapa?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebuah rumah yang di tinggalkan pemiliknya akibat digenangi luapan lumpur Lapindo di desa Kedungbendo, Porong, Sidoarjo, 14 Desember 2014. TEMPO/Fully Syafi

    Sebuah rumah yang di tinggalkan pemiliknya akibat digenangi luapan lumpur Lapindo di desa Kedungbendo, Porong, Sidoarjo, 14 Desember 2014. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Sidoarjo - Korban lumpur Lapindo menolak pencairan ganti rugi yang akan ditalangi pemerintah disalurkan oleh PT Minarak Lapindo Jaya. Warga sudah berpengalaman. Saat pembayaran ganti rugi oleh PT Minarak dulu, banyak calo berkeliaran.

    “Pokoknya jangan sampai lewat Minarak, banyak calonya,” kata Sulastri, korban lumpur Lapindo, di rumahnya, Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Selasa, 23 Desember 2014. (Baca: Kasus Lapindo, Duit Negara Rp 10 T, Ical Rp 3,8 T)

    Ia yakin calo pasti meminta beberapa persen dari hasil pencairan yang didapatkan korban. Jika terjadi, itu akan sangat menyakitkan, mengingat uang ganti rugi itu sudah ditunggu sejak delapan tahun lebih dan pas-pasan untuk membeli rumah di Sidoarjo dan sekitarnya. “Kalau bagi warga yang paham, mungkin bisa menolak. Tapi warga yang tidak paham dan sudah tua, pasti gampang tertipu.” (Lihat: Kedungbendo, Desa Terakhir yang Tergenang Lumpur Lapindo)

    Menurut Sulastri, ganti rugi paling tepat dibagikan melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan harus diurus langsung oleh warga yang bersangkutan atau keluarganya. “Yang penting jangan orang lain, karena khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya. Sani, 70 tahun, korban lainnya yang rumahnya juga tergenang lumpur, berharap pemerintah mempercepat ganti rugi itu dan bisa segera dicairkan oleh warga.

    Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam Tabusala mengatakan masih akan menunggu keputusan Presiden Joko Widodo mengenai pencairan uang ganti rugi itu. Proses pencairan hingga aliran dananya akan diputuskan oleh pemerintah. Korban lumpur lapindo, ujar dia, tidak bisa menolak jika sudah ada keputusan Presiden Jokowi. Peraturan ini bukan hanya untuk satu kelompok, tapi untuk semua korban. “Kalau warga yang lain ada yang mau gimana? Jangan asal bicara, proses ini akan diatur oleh keppres.” (Baca: Jokowi Lunasi Utang Lapindo, Pihak Ical Bersyukur)

    MOHAMMAD SYARRAFAH

    Terpopuler:
    Ahok Makan Babi, Ibu-ibu di NTT 'Klepek-klepek' 
    Terungkap, Bapak dari Anak Jessica Iskandar 
    Hadapi Pencuri Ikan, Jokowi Andalkan Panglima Baru 
    Penampakan Surga Dunia Menurut Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.