'Kalau Lapindo Salah, Kamu Pikir Jokowi Mau'  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sisa bangunan yang terendam lumpur di perkampungan desa Kedungbendo, Porong, Sidoarjo, 14 Desember 2014. Curah hujan yang tinggi dan naiknya volume lumpur Lapindo membuat tanggul di titik 73 tidak mampu menahan lumpur yang membuat tanggul jebol. TEMPO/Fully Syafi

    Sisa bangunan yang terendam lumpur di perkampungan desa Kedungbendo, Porong, Sidoarjo, 14 Desember 2014. Curah hujan yang tinggi dan naiknya volume lumpur Lapindo membuat tanggul di titik 73 tidak mampu menahan lumpur yang membuat tanggul jebol. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Lalu Mara, mengatakan keluarga Aburizal tidak bersalah soal kekurangan bayar korban lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Dia mengklaim keluarga Aburizal telah mengeluarkan dana lebih besar dari yang seharusnya, yakni lebih dari Rp 8 triliun.

    "Meski mereka tidak salah, tidak punya kepemilikan secara langsung, tapi mereka tetap bantu," kata dia dalam pesan singkat yang diterima Tempo, Ahad, 21 Desember 2014. (Baca: Kasus Lumpur Lapindo, Desmond: Jokowi Sandera Ical)

    Politikus Golkar itu menegaskan keputusan Mahkamah Agung pun menyatakan perusahaan Bakrie tidak bersalah. Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyatakan kasus Lapindo sebagai bencana nasional.

    Lalu Mara menjelaskan saham keluarga Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie, di PT Energi Mega Persada Tbk hanya sekitar 30 persen. Sedangkan, kata dia, PT Energi sendiri mempunyai saham sekitar 50 persen di PT Minarak Lapindo. Sisanya, PT Medco E&P Brantas mempunyai saham 32 persen, dan saham PT Santos 18 persen di Minarak Lapindo. (Baca: BPLS Akan Bagikan Ganti Rugi Korban Lapindo)

    "Untung ibu Bakrie (almarhumah) meminta anak-anaknya untuk membantu dengan membeli aset masyarakat di peta terdampak," ujarnya.

    Sebelumnya, PT Minarak Lapindo menyatakan tak bisa lagi melunasi pembayaran sebesar Rp 781 miliar. Satu-satunya jalan keluar yang ditemukan, pemerintah menalangi sementara dengan jaminan aset Lapindo. Oleh sebab itu, pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2015 untuk membayar ke 20 persen rakyat di area terdampak.

    Perjanjiannya, pemerintah turut menyita 80 persen tanah area terdampak yang sudah dibeli Lapindo sebagai ganti rugi. (Baca: Jokowi Talangi Lapindo, Soekarwo: Saya Lega Sekali)

    "Apa kamu pikir kalau Lapindo bersalah, Presiden Joko Widodo mau (mengambil alih pembayaran), pasti tidak! Pemerintah tahu Bakrie tidak bersalah, makanya lakukan ini," katanya.

    DEWI SUCI RAHAYU

    Baca berita lainnya:
    Ical, Lumpur Lapindo, dan Pemberi Harapan Palsu
    Ucapan Natal, Yenny Wahid: Jokowi Jangan Dengar FPI

    Ahok Mencak-mencak di Balai Kota, Apa Sebabnya?

    3 Dalih Pemerintah Jokowi Talangi Utang Lapindo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.