JAS: Larang Muslim Rayakan Natal Bukan Kejahatan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Umat Kristiani memegang lilin saat mengikuti perayaan Natal Gereja Tiberias yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, 13 Desember 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Umat Kristiani memegang lilin saat mengikuti perayaan Natal Gereja Tiberias yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, 13 Desember 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta- Jamaah Ansharus Syariah (JAS) meminta polisi tidak diskriminatif dan berlebihan menyikapi kegiatan JAS yang menyerukan larangan umat Islam merayakan Natal baik mengucapkan selamat Natal maupun menggunakan asesoris khas Natal. (Polisi Tangkap Demonstran Anti-Natal di Mojokerto)

    "Ini bukan tindak kejahatan dan kami hanya mengingatkan umat Islam bahwa ikut merayakan Natal itu enggak boleh," kata kata juru bicara JAS Indonesia Ahmad Fatih saat dihubungi, Kamis, 18 Desember 2014.

    Polisi sempat mencegah belasan anggota JAS di Kota Mojokerto, Jawa Timur, saat menyebarkan selebaran dan membentangkan spanduk berisi larangan muslim mengucapkan selamat Natal dan menggunakan asesoris khas Natal, Rabu, 17 Desember 2014. Polisi khawatir kegiatan tersebut berpotensi konflik. (Polisi Tangkap Demonstran Anti-Natal di Mojokerto)

    Menurut Fatih, meski dilarang, JAS akan tetap melanjutkan kegiatan tersebut sampai perayaan Natal 25 Desember 2014. "Tetap kami lanjutkan sampai Natal nanti," katanya. Fatih juga menganggap pihaknya tidak perlu mengirim surat pemberitahuan kegiatan tersebut ke kepolisian setempat. "Sebab kami bukan unjuk rasa tapi dakwah dan dakwah itu bisa lewat lisan dan tulisan," ujarnya.

    Kegiatan tersebut menurut Fatih sudah rutin dilakukan tiap tahun di enam provinsi wilayah JAS antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Banten. "Jemaah di kota-kota yang termasuk wilayah kami akan terus menyerukan pada umat Islam," ujarnya. Di Jawa Timur, menurutnya, aksi pelarangan muslim merayakan Natal digelar di sejumlah kota seperti Surabaya, Malang, dan Mojokerto. (Jokowi Natalan di Tiga Kota Papua)

    JAS merupakan organisasi sempalan Jemaah Ansharut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Baasyir. Dasar JAS melarang muslim mengucapkan selamat Natal dan penggunaan asesoris Natal adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 7 Maret 1981 yang berisi larangan penggunaan asesoris Natal, ucapan selamat Natal, membantu orang Nasrani dalam perayaan dan pengamanan Natal, serta himbauan agar pengusaha tidak memaksa karyawan muslim menggunakan asesoris Natal.

    Kepolisian Resor Mojokerto Kota sempat mencegah belasan aktivis JAS saat mengedarkan selebaran dan membentangkan spanduk berisi larangan muslim mengucapkan selamat Natal dan menggunakan asesoris Natal, Rabu kemarin. Mereka diajak dialog di markas kepolisian setempat. Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kota Ajun Komisaris Besar Wiji Suwartini meminta kegiatan mereka tidak dilanjutkan karena dianggap berpotensi konflik. "Kami khawatir ada gesekan, makanya kami arahkan ke polres dan dialog disana," kata Wiji. (Natal, Jokowi Blusukan ke Daerah Konflik di Papua)

    Bahkan Wiji menyarankan agar aspirasi JAS tersebut bisa disampaikan oleh polisi ke masyarakat namun aktivis JAS tetap bersikukuh melanjutkan kegiatan yang mereka sebut bagian dari dakwah. "Kalau melalui kami mungkin akan lebih tepat dan sampai ke masyarakat," katanya.

    ISHOMUDDIN

    Baca berita lainnya:
    Tertinggal Pesawat, Dhani: Pilot Garuda Kampret

    Begini Pembubaran Nonton Film Senyap di AJI Yogya

    Polisi Tangkap Demonstran Anti-Natal di Mojokerto

    JK Ketua Umum PMI, Titiek: Saya Tetap Menang

    JK Walk Out, Titiek: Ngambek atau Mau Bobok?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.