Ditanya Rekening Gendut, Aher: Saya Enggak Punya!

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, melepas keberangkatan bobotoh alias suporter Persib menuju Palembang, di Lapang Gasibu, Bandung, 6 November 2014. Sekitar 4.000 bobotoh berangkat bersama menggunakan bis. TEMPO/Prima Mulia

    Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, melepas keberangkatan bobotoh alias suporter Persib menuju Palembang, di Lapang Gasibu, Bandung, 6 November 2014. Sekitar 4.000 bobotoh berangkat bersama menggunakan bis. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membantah memiliki rekening gendut. Nama Ahmad Heryawan muncul dalam laporan transaksi mencurigakan sejumlah kepala daerah yang diserahkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada lembaga penegak hukum. "Saya tidak punya rekening gendut. Saya tidak merasa apa-apa," kata Aher, sapaannya, saat ditanya Tempo di Bandung, Selasa, 16 Desember 2014.

    Kasus dugaan korupsi di Bank Jabar Banten mencuat ketika bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu membeli 14 dari 27 lantai T-Tower yang rencananya dibangun di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjabat sebagai komisaris bank tersebut. (Baca: KPK Kecewa Rekening Gendut Gubernur, Kenapa?)

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto enggan berkomentar soal transaksi mencurigakan dalam kasus Bank BJB. "Saya belum tahu. Harusnya data soal rekening itu tidak dibongkar dulu," katanya pada Ahad, 14 Desember 2014. (Baca: Kata KPK Soal Transaksi Mencurigakan Kasus BJB)

    Bambang masih mempelajari temuan PPATK ihwal sejumlah nama kepala daerah yang memiliki rekening gendut dan transaksi mencurigakan. Temuan itu tidak menjadi prioritas penyelidikan KPK karena merupakan laporan hasil analisis kiriman, dan bukan yang diminta langsung oleh KPK.

    Pembelian menara T-Tower untuk kantor BJB itu disepakati pada harga Rp 543,4 miliar. Rapat direksi kemudian setuju membayar uang muka 40 persen atau sekitar Rp 217,36 miliar pada 12 November 2012.

    Dalam transaksi itu ditemukan sejumlah kejanggalan. Misalnya, status tanah yang diduga milik perusahaan lain sehingga rawan sengketa, harga tanah yang jauh di atas harga pasar, hingga pembayaran uang muka yang menyalahi ketentuan.

    Tidak hanya ke KPK, PPATK juga menyerahkan daftar kepala daerah yang memiliki transaksi mencurigakan itu ke Kejaksaan Agung. Beberapa nama yang dilaporkan memiliki rekening gendut adalah Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara; dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Semua gubernur yang dituding memiliki aliran dana mencurigakan ini kompak membantah.

    AHMAD FIKRI

    Berita Terpopuler
    Ahok Umrahkan Marbot, Ini Reaksi FPI 
    Beda Gaya Jokowi dan SBY di Sebatik 
    Ahok: Kalau Tak Dilarang, Saya Bisa Hafal Al-Quran
    Wajah Ical Lenyap dari Markas Golkar  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.