TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melarang kepala dinasnya bepergian ke luar negeri. Hal itu untuk memastikan program pemerintah berjalan sejak awal tahun anggaran. “Mulai Januari - Juli 2015 enggak ada kunjungan keluar negeri, semua fokus di dalam,” kata Aher, dalam acara pembagian Daftar Isian Anggaran APBN 2015 untuk Jawa Barat di Bandung, Senin, 15 Desember 2014.
Aher meminta semua urusan yang berkaitan dengan luar negeri untuk memanfaatkan teknologi informasi, Internet, serta perwakilan kedutaan besar yang ada di Jakarta. “Kalau hanya mencari informasi dan pemasaran cukup Internet,“ ujarnya.
Menurut dia, alasan pelarangan itu karena pada enam bulan pertama di tiap tahun anggaran itu yang terberat. Di antaranya kegiatan persiapan perencanaan implementasi anggaran, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada DPRD, persiapan penyusunan anggaran perubahan, hingga Kebijakan Umum Anggaran untuk tahun anggaran selanjutnya. “Tolong semua bupati/wali kota memahami ini agar jangan sampai keteteran sehingga semua tender di akhir tahun,” ujarnya.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat, pada APBN 2015 untuk perwakilan kementerian/lembaga negara di Jawa Barat terdapat 1.325 Dipa dengan nilai Rp 33,389 triliun. Ada pula daftar alokasi dana transfer ke daerah dan desa untuk semua pemerintah daerah di Jawa Barat dengan nilai seluruhnya Rp 55,18 triliun, yang terdiri dari dana perimbangan Rp 39,412 triliun, dana desa Rp 1,064 triliun, dan dana transfer lain, seperti tunjangan profesi dan tambahan pengasilan untuk guru, Bantuan Opersional Sekolah, serta dana isentif daerah Rp 14,7 Triliun.
Proses penerbitan Dipa APBN 2015 itu selesai 14 November 2014, lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Dipa tersebut diserahkan perdana kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada 8 Desember 2014. “Semoga percepatan ini awal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2015,” kata Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Djoko Wihantoro.
AHMAD FIKRI
Terpopuler:
Susi: Jangankan Cina, Amerika pun Kita Lawan
Kontras Ancam Laporkan Jokowi ke PBB
Kata KPK Soal Transaksi Mencurigakan Kasus BJB
Buat Film Porno di Gereja, Mengaku 'Malaikat'
