Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Surakarta Akan Validasi Jumlah Penduduk Miskin  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Mak Onah, 90 tahun dirumahnya di Kampung Ciburial, Ngamprah, Padalarang, Bandung, 5 Desember 2014. Mak Onak, warga miskin yang tidak miliki kartu PSKS. PSKS adalah program pemberian bantuan dana simpanan dari Pemerintah dalam rangka membangun keluarga produktif untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Mak Onah, 90 tahun dirumahnya di Kampung Ciburial, Ngamprah, Padalarang, Bandung, 5 Desember 2014. Mak Onak, warga miskin yang tidak miliki kartu PSKS. PSKS adalah program pemberian bantuan dana simpanan dari Pemerintah dalam rangka membangun keluarga produktif untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.CO, Surakarta - Pemerintah Kota Surakarta akan melakukan validasi jumlah penduduk miskin yang ada di kota tersebut. Data itu diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Surakarta Agus Joko Witiarso mengatakan bahwa validasi itu akan dilakukan pada awal tahun 2015. "Prosesnya membutuhkan waktu dua bulan," katanya, Senin, 15 Desember 2014.

Dalam catatan TKPKD Surakarta, saat ini terdapat 64 ribu keluarga yang masuk kategori miskin. Jumlah tersebut berbeda dengan data milik Badan Pusat Statistik yang menyebutkan terdapat 44 ribu keluarga miskin di Surakarta.

Menurut Agus, perbedaan data itu diakibatkan oleh perbedaan parameter yang digunakan. "Selama ini BPS hanya menggunakan 14 indikator," katanya. Sedangkan TKPKD menggunakan 25 indikator sesuai standar yang berlaku secara internasional.

Rencananya, hasil validasi tersebut akan dikirim ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Dia berharap data itu bisa menjadi acuan bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), misalnya, kantor pos Surakarta hanya menyalurkan bantuan untuk 29.043 keluarga. Akibatnya, belasan ribu masyarakat yang masuk dalam kriteria keluarga miskin versi TKPKD tidak menerima bantuan tersebut.

Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan bahwa perbedaan data itu berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Banyak masyarakat miskin yang protes ke pemerintah daerah lantaran tidak menerima PSKS.

"Selama ini kami konsisten menggunakan data TKPKD untuk program sosial dari anggaran daerah," katanya. Dia berharap pemerintah pusat juga menggunakan data yang sama dalam menyalurkan bantuan. Dia yakin data dari TKPKD lebih valid lantaran menggunakan metode yang telah memenuhi standar internasional.

AHMAD RAFIQ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah Buka Pendaftaran KIP untuk Kuliah Gratis sampai Lulus, Cek Syaratnya

58 hari lalu

Ilustrasi mahasiswa. shutterstock.com
Pemerintah Buka Pendaftaran KIP untuk Kuliah Gratis sampai Lulus, Cek Syaratnya

Pemerintah membuka pendaftaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah Merdeka 2024 yang berlangsung mulai 12 Februari hingga 31 Oktober 2024.


Soal Politik Gentong Babi, Direktur IDEAS Beberkan Penyebab Bansos Rentan Dipolitisasi

13 Februari 2024

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Soal Politik Gentong Babi, Direktur IDEAS Beberkan Penyebab Bansos Rentan Dipolitisasi

Politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat.


Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.


Ganjar dan Anies Baswedan Bahas Soal UKT Mahal Saat Debat Capres, Ini Penjelasan Istilah UKT

6 Februari 2024

Ganjar dan Anies Baswedan Bahas Soal UKT Mahal Saat Debat Capres, Ini Penjelasan Istilah UKT

UKT mahal yang memberatkan mahasiswa disinggung Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam debat Capres. Ini penjelasan uang kuliah tunggal.


Ganjar Bikin Program Satu Sarjana untuk Keluarga Miskin Demi Indonesia Maju

23 Desember 2023

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo saat menggunakan pakaian adat Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat menggunakan pakaian adat Madura tiba untuk menjalani debat perdana calon wakil presiden untuk pemilu 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, 22 Desember 2023. Debat cawapres kali ini mengangkat tema soal ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ganjar Bikin Program Satu Sarjana untuk Keluarga Miskin Demi Indonesia Maju

Ganjar mengatakan perlu ada dukungan, kerja sama, dan karakter yang kuat dari rakyat untuk mewujudkan Indonesia unggul.


Ganjar Kampanye di NTB, Beberkan Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana

3 Desember 2023

Foto bersama Ganjar Pranowo saat bertemu sukarelawan di Nusa Tenggara Barat, Minggu, 3 Desember 2023. Humas Tim Media Ganjar
Ganjar Kampanye di NTB, Beberkan Program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menekankan pentingnya pendidikan sebagai jembatan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.


Ganjar-Mahfud Md Bicara Soal Firli Bahuri hingga HGU IKN 190 Tahun di UMJ

24 November 2023

Calon Presiden Ganjar Pranowo (kanan) bersama Calon Wakil Presiden Mahfud MD saat hadir pada acara dialog terbuka bersama Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis, 23 November 2023. Dalam dialog yang dihadiri mahasiswa, para kader Muhammadiyah dan masyarakat umum tersebut pasangan capres dan cawapres menyampaikan visi dan misinya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ganjar-Mahfud Md Bicara Soal Firli Bahuri hingga HGU IKN 190 Tahun di UMJ

Ganjar dan Mahfud Md. membahas sejumlah isu dalam dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Apa saja yang dibahas?


Rekomendasi 3 Drama Korea Tentang Anak Tertukar, Bikin Penonton Jengkel dan Haru

18 November 2023

The Golden Spoon. Dok. Disney+ Hotstar.
Rekomendasi 3 Drama Korea Tentang Anak Tertukar, Bikin Penonton Jengkel dan Haru

Drama korea bertema anak tertukar kerap menyajikan cerita menarik dan tak pernah basi.


Depok Raih Penghargaan Kota Layak Anak, DKR Ungkit Banyak Siswa Miskin Belum Dapat Sekolah

25 Juli 2023

Pengurus DKR Kota Depok bersama orang tua dan anak dari keluarga miskin menggeruduk Balai Kota Depok di Jalan Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Senin, 24 Juli 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Depok Raih Penghargaan Kota Layak Anak, DKR Ungkit Banyak Siswa Miskin Belum Dapat Sekolah

DKR berharap Wali Kota Depok dapat memberikan jalan keluar agar anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapatkan haknya untuk bersekolah.


Tingkat Kemiskinan Turun jadi 9,36 persen per Maret 2023, BPS: Masih Lebih Tinggi Ketimbang Sebelum Pandemi

17 Juli 2023

Aktivitas warga yang tinggal di pemukiman padat pinggiran kali kawasan Kebon Kacang, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Pada 30 Mei 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia semakin menurun setelah masa pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. TEMPO/Tony Hartawan
Tingkat Kemiskinan Turun jadi 9,36 persen per Maret 2023, BPS: Masih Lebih Tinggi Ketimbang Sebelum Pandemi

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto mengumumkan tingkat kemiskinan pada Maret 2023 turun menjadi 9,36 persen atau sebanyak 25,9 juta orang.