Surat Sakti Agar Golkar Kubu Ical Disahkan Laoly  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berjabat tangan bersama Ketua Dewan Pertimbangan, Akbar Tandjung saat jumpa pers usai sidang pemilihan ketua umum dalam Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 3 Desember 2014. TEMPO/Johannes P. Christo

    Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berjabat tangan bersama Ketua Dewan Pertimbangan, Akbar Tandjung saat jumpa pers usai sidang pemilihan ketua umum dalam Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 3 Desember 2014. TEMPO/Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Aburizal Bakrie optimistis Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bakal mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali. "Bila menteri merujuk aturan internal, jelas kepengurusan hasil Munas Bali paling kuat," kata Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo saat dihubungi, Senin, 15 Desember 2014.

    Menurut Bambang, selain memenuhi syarat prosedural, kepengurusan Golkar hasil Munas Bali juga didukung mayoritas pengurus daerah. Aburizal, kata Bambang, telah mengantongi "surat sakti" yang berisi dukungan dari 34 pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat I serta 400 lebih ketua dan sekretaris pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat II. (Baca: Kubu Ical: Golkar Agung Cs Tak Punya Mandat)

    Bambang menjelaskan surat sakti itu dibuat pengurus DPD beberapa hari setelah penyelenggaraan Munas Bali. Surat tersebut berisi pernyataan menolak kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta yang digelar kubu Agung Laksono. "Surat dukungan dari pengurus daerah itu juga telah diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM," ujar Bambang. (Baca: Golkar Sulawesi Selatan Tolak Wacana Munas Islah)

    Saat ini Kementerian Hukum dan HAM masih mengkaji dua berkas kepengurusan Golkar. Selain kepengurusan Aburizal, Kemenkumham juga telah menerima kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta yang diketuai Agung Laksono. Kedua kubu telah memasukkan berkas kepengurusan pada Senin pekan lalu.

    Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Kemenkumham harus mengeluarkan keputusan atas keabsahan partai politik tujuh hari setelah berkas dimasukkan. Dalam undang-undang itu, bila terdapat konflik di internal partai terkait dengan kepengurusan, Kemenkumham bisa menangguhkan pengesahan sampai ada putusan resmi dari Mahkamah Partai atau pengadilan.

    IRA GUSLINA SUFA

    Berita lain:
    Rela Mati dengan Menolak Kemoterapi Demi Anak

    Ditemukan 10 Korban Longsor dalam Satu Mobil Colt

    Kemenkoinfo: TPI Tak Berhak Bersiaran


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.