Hamdan Belum Putuskan Daftar Calon Hakim MK  

Reporter

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva usai mengetuk palu dalam sidang putusan perselisihan hasil Pilpres di Gedung MK, Jakarta, 21 Agustus 2014. MK memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Prabowo-Hatta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva belum bisa memastikan untuk mendaftar kembali sebagai hakim konstitusi dari unsur pemerintah. Ia masih akan mempertimbangkan saran dan ajakan dari panitia seleksi hakim konstitusi yang memintanya mendaftar kembali dan memperpanjang masa tugasnya yang habis pada 7 Januari 2015. (Baca juga: PPATK Telusuri Transaksi Keuangan Calon Hakim)

"Belum mau berkomentar. Masih mempertimbangkan," kata Hamdan di kantornya, Jumat, 12 Desember 2014. Ia ingin mengamati lebih dulu proses rekrutmen oleh panitia seleksi. (Baca juga: Pansel Minta PPATK Telusuri Calon Hakim MK)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani keputusan presiden tentang pembentukan Tim Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi. Tim ini diketuai oleh pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra. Dia didampingi pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Refly Harun, sebagai sekretaris. Yang menjadi anggota tim ini adalah mantan hakim konstitusi Harjono, Maruarar Siahaan, pengacara senior Todung Mulya Lubis, Satya Arinanto, dan pengamat tata negara dari Universitas Brawijaya, Widodo Ekatjahjana. (Baca juga: Jemput Bola Calon Hakim MK Potensial)

Tim sudah membuka pendaftaran peserta calon hakim konstitusi sejak kemarin. Salah satu anggota tim, Harjono, mempersilakan Hamdan mendaftarkan diri kembali. (Baca juga: Pansel Hakim MK Gelar Seleksi Terbuka)

Namun Hamdan masih ragu. Saat ditanya apakah ia menunggu Presiden Jokowi memberi rekomendasi tanpa harus mendaftar kembali dalam perpanjangan masa bakti, Hamdan tersenyum. "Nantilah, kita lihat saja nanti," ujarnya.

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga itu mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan lewat keputusan presiden. Sembilan hakim tersebut berasal dari unsur lembaga, yakni Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan presiden atau pemerintah.

REZA ADITYA

Berita lainnya:

Pemred Jakarta Post Jadi Tersangka Penistaan Agama
Menteri Susi Diminta Sikat Pengguna Pukat Harimau
Tahun 2015, Ahok Mulai 'Sembelih' PNS Ini
Siapa 10 Kepala Daerah Pemilik Rekening Gendut?






MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

2 hari lalu

MK Diduga Ubah Substansi Putusan, Anggota DPR Dorong Pembentukan Dewan Etik

Nasir menilai dugaan perubahan ini berpotensi menjadikan MK sebagai alat segelintir kelompok dalam memenuhi ambisi politiknya.


Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Hamda Zoelva Sebut Dominasi Parpol soal Penentuan Caleg Bisa Diantisipasi

20 hari lalu

Dukung Sistem Proporsional Tertutup, Hamda Zoelva Sebut Dominasi Parpol soal Penentuan Caleg Bisa Diantisipasi

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyatakan mendukung Pemiu 2024 digelar dengan sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai.


Tak Ada Kondisi Mendesak Terbitkan Perpu Cipta Kerja, KontraS dan Bivitri: Ini Akal-akalan dan Cara Culas

20 hari lalu

Tak Ada Kondisi Mendesak Terbitkan Perpu Cipta Kerja, KontraS dan Bivitri: Ini Akal-akalan dan Cara Culas

Fatia Maulidiyanti Koordinator KontraS, sebut tak ada kondisi mendesak terbitkan Perpu Cipta Kerja. "Ini cara culas," kata Bivitri Susanti.


Kilas Balik Sistem Proporsional Terbuka Berlaku Mulai Pemilu 2009, Ini Alasannya

20 hari lalu

Kilas Balik Sistem Proporsional Terbuka Berlaku Mulai Pemilu 2009, Ini Alasannya

Sistem proporsional terbuka digunakan mulai Pemilu 2009, yang sebelumnya memakai sistem proporsional tertutup. Mengapa?


Alasan Sistem Proporsional Tertutup Tak Digunakan Lagi Sejak Pemilu 2009

21 hari lalu

Alasan Sistem Proporsional Tertutup Tak Digunakan Lagi Sejak Pemilu 2009

Sistem proporsional tertutup terakhir digunakan pada Pemilu 2009. Mengapa sekarang PDIP buka wacana sistem proporsional tetutup lagi?


Penggugat Perpu Cipta Kerja Singgung Ketua MK Anwar Usman Adik Ipar Jokowi: Conflict of Interest!

25 hari lalu

Penggugat Perpu Cipta Kerja Singgung Ketua MK Anwar Usman Adik Ipar Jokowi: Conflict of Interest!

Ketua MK Anwar Usman adik ipar Presiden Jokowi, disebut penggugat Perpu Cipta Kerja dapat menimbulkan connflict of interest.


Keputusan Jokowi Soal Pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah Digugat

26 hari lalu

Keputusan Jokowi Soal Pengangkatan Hakim MK Guntur Hamzah Digugat

Keppres soal pengangkatan Guntur Hamzah dan pemberhentian Aswanto sebagai Hakim MK yang ditandatangani Jokowi digugat ke PTUN.


Refly Harun: Perpu Cipta Kerja Mempermainkan Konstitusi, Aneh Bin Ajaib DPR Tidak Menolak

27 hari lalu

Refly Harun: Perpu Cipta Kerja Mempermainkan Konstitusi, Aneh Bin Ajaib DPR Tidak Menolak

Ahli hukum tata negara Refly Harun ikut melakukan aksi dengan Aliansi Aksi Sejuta Buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Ia menyebut Perpu Cipta Kerja mempermainkan konstitusi.


Mantan Komisioner KPK Anggap Perpu Cipta Kerja Wujud Perilaku Koruptif Kekuasaan

30 hari lalu

Mantan Komisioner KPK Anggap Perpu Cipta Kerja Wujud Perilaku Koruptif Kekuasaan

Perpu Cipta Kerja dianggap tidak berpijak pada kewarasan yang berpucuk pada kehendak kuat rakyat.


Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik Ketatanegaraan

30 hari lalu

Mantan Ketua MK Anggap Perpu Cipta Kerja Preseden Buruk Praktik Ketatanegaraan

Mantan Ketua MK ini menilai tidak ada kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja.