TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengingatkan pemerintahan Joko Widodo perihal banyaknya pencurian kekayaan negara di laut. Menurut Bambang, perairan Indonesia selama ini menjadi sarana yang mudah untuk kejahatan seperti itu terjadi. "Laut kita jadi pusat kejahatan," kata Bambang, seusai pembukaan Festival Antikorupsi di Graha Sabha Pramana UGM, Selasa, 9 Desember 2014. (Menteri Susi Bakal Larang Alih Muatan Barang di Laut)
Bambang mengingatkan hal ini karena Presiden Joko Widodo telah menyatakan akan fokus membangun sektor maritim. Sementara, kejahatan tidak hanya kasus illegal fishing. "Pencurian (penyelundupan) batu bara, nikel dan semua kekayaan tambang lain terjadi dengan sarana transportasi laut," katanya.
Karena itu, Bambang menyarankan pemerintahan Jokowi tidak hanya serius membangun infrastruktur transportasi laut. Undang-undang khusus mengenai sektor kelautan juga harus segera dibentuk. "Laut punya makna mendalam bagi bangsa Indonesia, tapi hingga kini kita belum punya hukum soal laut," katanya.(Menteri Susi: 435 'Orang Perahu' Bakal Dideportasi)
Apalagi, dia menambahkan, ada rahasia umum mengenai keberadaan konglomerasi hitam yang menguasai sumber daya pesisir dan lepas pantai di Indonesia Timur yang kaya sumber daya alam. Menurut Bambang, kenyataan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan Jokowi. "Sekarang saatnya, setelah pembangunan dan sistem hukum kita terlalu berorientasi ke daratan," katanya.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
Baca berita lainnya:
Skenario Nasib Dua Golkar Menurut Menteri Laoly
Menteri Susi Tangkap 22 Kapal Ikan Cina
Ruhut Ungkap Agenda di Balik Pertemuan Jokowi-SBY
Jokowi-SBY Bertemu, Peta Politik DPR Berubah Total
Jokowi-SBY Goyahkan Koalisi Prabowo
