Partai Prabowo Emoh Khianati SBY  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR, Setya Novanto (tengah) bersama Wakil Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon berfoto sebelum rapat pimpinan DPR di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. DPR resmi menetapkan 11 komisi dan akan diajukan pada sidang paripurna, Kamis (16/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua DPR, Setya Novanto (tengah) bersama Wakil Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon berfoto sebelum rapat pimpinan DPR di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. DPR resmi menetapkan 11 komisi dan akan diajukan pada sidang paripurna, Kamis (16/10). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon mengatakan partainya akan menjaga komitmen politik yang dibuat dengan Partai Demokrat terkait dengan pengesahan Perpu Pilkada.

    "Kami menghormati apa yang menjadi komitmen bersama. Kami setuju, kok, dengan kesepakatan tersebut," kata Fadli, Selasa, 9 Desember 2014. (Baca: Dukung Perpu Pilkada, PAN Emoh Dicap Pengkhianat)

    Fadli menjelaskan Gerindra hingga kini masih menjaga komitmen ini. Fadli berkeyakinan sikap itu juga diperlihatkan oleh partai-partai lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. "Tidak ada satu pun di antara kami yang ingkar janji. Ingkar janji itu baru terlihat kalau ada yang berbeda sikap saat pemungutan suara."

    Kontrak politik pernah dibuat Partai Demokrat menjelang pemilihan paket pimpinan DPR/MPR.  (Baca: Jusuf Kalla Pastikan Perpu Pilkada Lolos Mulus.) Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kala itu bersedia mendukung pemilihan paket pimpinan yang diajukan koalisi pendukung Prabowo dengan satu syarat: dia meminta agar semua partai di koalisi itu mendukung pengesahan Perpu Pilkada Langsung. (Baca: KPU Sulit Pakai PP sebagai Dasar Hukum Pilkada)

    Komitmen itu belakangan tercederai oleh sikap yang disuarakan peserta Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali beberapa waktu lalu. Mereka mengamanatkan kepada ketua umum terpilih untuk menolak pengesahan perpu tersebut. Sikap serupa disampaikan sejumlah anggota fraksi yang tergabung dalam Koalisi Prabowo.

    Menurut Fadli, perbedaan sikap yang dilontarkan sejumlah anggota dewan terkait dengan pengesahan perpu itu adalah hal yang lumrah. Begitu pun dengan rekomendasi yang dikeluarkan peserta Musyawarah Nasional Partai Golkar di Bali beberapa waktu lalu. "Kalau orang mau punya pendapat berbeda sah-sah saja, kan?"

    Bahkan, kata Fadli, tidak sedikit kader Gerindra yang dengan tegas mendukung sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurut Fadli, peta dukungan terkait dengan pengesahan perpu itu baru akan terlihat saat masa sidang pertama tahun 2015. "Saya yakin masalah ini tidak akan mengganggu soliditas Koalisi Merah Putih."

    Fadli mengakui sejumlah pimpinan partai, seperti Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Gerindra, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera, masih terus menjalin komunikasi untuk membahas tindak lanjut pengesahan perpu tersebut. "Tadi malam juga ada pertemuan."

    RIKY FERDIANTO

    Berita Terpopuler
    Ini Cara Polisi Meringkus Perampok di Taksi Putih
    Menteri Susi Tangkap 22 Kapal Ikan Cina
    Skenario Nasib Dua Golkar Menurut Menteri Laoly


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.