Jokowi-SBY Goyahkan Koalisi Prabowo  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berpose bersama Chairman Global Green Growth Institute, Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta, 8 Desember 2014. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo berpose bersama Chairman Global Green Growth Institute, Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta, 8 Desember 2014. ANTARA FOTO

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo membuka peluang berkoalisi dengan Partai Demokrat setelah bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Senin, 8 Desember 2014. Menurut Jokowi, pemerintah dan Demokrat sama-sama setuju Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dijadikan undang-undang. (Baca: Ruhut Ungkap Agenda di Balik Pertemuan Jokowi-SBY)

    “Dalam waktu dekat, ya, Perpu dulu. Kalau diteruskan, bisa saja yang lain, kenapa tidak? Paling tidak (Perpu) menjadi pintu masuk (koalisi),” kata Jokowi setelah menerima kedatangan SBY di Istana Merdeka. Perpu yang dikeluarkan pada masa pemerintahan SBY itu mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. (Baca: Jusuf Kalla Pastikan Perpu Pilkada Lolos Mulus)

    SBY mengamini bahwa sikapnya sama dengan Jokowi, yakni setuju mengegolkan perpu tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. “Seratus persen. Mudah-mudahan bagus untuk ke depan. Kami bicarakan begitu (Perpu) dulu,” katanya. (Baca: Fahri Hamzah Ingin Koalisi Prabowo Satu Suara)

    Sebelumnya, SBY mempersoalkan penolakan Partai Golkar terhadap Perpu Pilkada. Presiden RI ke-6 itu menilai Golkar melanggar janji soal perpu tersebut. Padahal, Demokrat telah mendukung Koalisi Merah Putih dalam pemilihan pimpinan DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. (Baca: SBY: Perpu Pilkada Sesuai Aspirasi Publik)

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Achmad Basarah mengatakan komunikasi dengan Demokrat belakangan ini kian intensif. Selain membicarakan Perpu, kata Basarah, pertemuan perwakilan dua partai ini juga membahas perihal wacana penggunaan hak interpelasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang digulirkan koalisi pendukung Prabowo Subianto di parlemen. Kesamaan sikap Demokrat dengan Koalisi Jokowi bakal mengubah peta kekuatan di DPR yang dikuasai Koalisi Prabowo. (Baca: Kata Hatta Soal Kontrak Perpu dengan Demokrat)

    Ketua Harian Demokrat Sjarifuddin Hasan menyatakan partainya akan mendukung Presiden Jokowi selama kebijakannya sesuai dengan visi-misi Demokrat. Pertemuan SBY dengan Jokowi, kata Sjarifuddin, bukan berarti membuat Demokrat mendukung pemerintah sepenuhnya. (Baca: PAN Dukung Perpu Pilkada, Tantowi: Tidak Apa-apa)

    Adapun Sekretaris Jenderal Partai Aamanat Nasonal Taufik Kurniawan mengatakan partainya bakal bertahan di Koalisi Merah Putih. Tapi, menurut dia, ada kemungkinan PAN mendukung pemerintah Jokowi dalam isu lain. Dia mencontohkan, PAN telah bersepakat ihwal terbitnya Perpu Pilkada. (Baca: 'Sikap SBY Jadi Akar Masalah Perpu Pilkada')

    Ketua Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengakui bahwa Koalisi Merah Putih tak melulu solid. “Sejak awal kami sadar koalisi ini lebih condong bersandar pada kepentingan, bukan ideologi,” ujanya. Gerindra, kata Desmond, bakal mengevaluasi posisi Demokrat ataupun partai lain yang bisa melemahkan kekompakan Koalisi Prabowo. (Baca: SBY Kecewa Ical, Demokrat-Golkar Tetap Mesra)

    Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Kuskrido Ambardi menilai hubungan antara pemerintah dan Demokrat tak akan permanen. Menurut dia, dukungan Demokrat bergantung pada isu dan bisa mengurangi kekuatan oposisi di parlemen. (Baca: Survei: Golkar Khianati Rakyat)

    “Kalau Demokrat mendukung pemerintah, kekuatan Koalisi Merah Putih bakal berkurang drastis,” ujar Kuskrido. Dia menambahkan, goyahnya Koalisi Prabowo juga dipengaruhi oleh konflik internal Partai Golkar, yang terbelah menjadi dua, yaitu kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. (Baca juga: Menteri Yasonna Soal SBY: Dia Pengkhianat Duluan)

    ANANDA TERESIA | RIKY FERDIANTO | REZA ADITYA | MUHAMAD RIZKI

    Topik terhangat:
    Golkar Pecah
    | Wakil Ahok | Kasus Munir | Interpelasi Jokowi

    Berita terpopuler lainnya:
    Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung 

    Golkar Hengkang dari Koalisi Prabowo 

    Ahok Terancam Tak Digaji Enam Bulan 

    Golkar Hancur, Ical dan Agung, Siapa Arang dan Abu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.