Priyo: Golkar Harus Lawan Hasil Munas Bali  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Priyo Budi Santoso. TEMPO/Imam Sukamto

    Priyo Budi Santoso. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon Ketua Umum Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan Golkar tak boleh diam dan harus melawan seluruh hasil musyawarah nasional partai tersebut di Bali. Jika terpilih, ia memastikan akan membangun Golkar dan membersihkannya dari oknum yang berlawanan dengan semangat partai, seperti pendukung munas di Bali.

    "Kalau diam, kita akan disalahkan sejarah. Jawaban saya tidak. Kita harus lawan," kata Priyo dalam pidato visi-misi, Ahad, 7 November 2014.

    Ia menyebut Golkar lahir sebagai partai yang besar dan kuat. Golkar tercatat memenangi tujuh pemilihan dan menghuni peringkat kedua dalam tiga pemilihan dari total sepuluh pemilihan umum di Indonesia. Golkar juga secara aktif ikut serta dalam pembangunan bangsa di setiap sektor. "Kita akan bangun dan dukung pemerintahan yang sah. Kita lawan semua usaha untuk merusaknya," kata Priyo.

    Hal ini berlawanan dengan hasil munas di Bali yang mendaulat Aburizal Bakrie sebagai ketua umum. Dalam munas tersebut, Golkar sepakat menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan mengembalikan mekanisme pemilu presiden ke parlemen. "Ini pencemaran. Saya akan kembalikan Golkar seperti waktu pimpinan Harmoko, Akbar Tandjung, dan Jusuf Kalla," kata Priyo.

    Selain itu, ia juga berjanji akan menghapus citra Golkar sebagai partai orang tua. Ia berjanji akan menggerakkan kader muda untuk siap bertarung dalam pelbagai kompetisi politik.

    Jika terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, Priyo akan meminta Jusuf Kalla sebagai Ketua Majelis Tinggi, Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, dan Agus Gumiwang sebagai Wakil Ketua Umum.

    FRANSISCO ROSARIANS

    Berita terpopuler:
    'Sikap SBY Jadi Akar Masalah Perpu Pilkada'
    Yorrys: Lama Munas Tandingan Golkar Bisa Ditambah
    Alasan Kubu Agung Laksono Percepat Munas Golkar
    Yorrys: Ada 384 DPD di Munas Tandingan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.