Kubu Ical: Peserta Munas Ancol Diberi Rp 500 juta  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar terpilih Aburizal Bakrie saat jumpa pers usai sidang pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 3 Desember 2014. Aburizal Bakrie terpilih lagi sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2014 - 2019 secara aklamasi. TEMPO/Johannes P. Christo

    Ketua Umum Partai Golkar terpilih Aburizal Bakrie saat jumpa pers usai sidang pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 3 Desember 2014. Aburizal Bakrie terpilih lagi sebagai ketua umum Partai Golkar periode 2014 - 2019 secara aklamasi. TEMPO/Johannes P. Christo

    TEMPO.CO, Pekalongan - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan kompak tidak mengirim perwakilan ke Musyawarah Nasional Golkar yang diselenggarakan kubu Agung Laksono di Ancol, Jakarta.

    "Memang ada sebelas orang dari Jawa Tengah yang ke Ancol, sebagian adalah pengurus partai. Tapi mereka berangkat tanpa mandat," kata Ketua DPD Golkar Kota Pekalongan Basyir Ahmad, pada Ahad, 7 Desember 2014.

    Basyir mengatakan sebelas orang asal Jawa Tengah yang terpantau oleh Dewan Pimpinan Pusat Golkar itu sebagian berasal dari wilayah eks-Karesidenan Pekalongan. "Saya pastikan tidak satu pun yang dari Kota Pekalongan. Tapi ada yang dari Kota Tegal," ujar Basyir. (Baca: Golkar Sulsel Tolak Munas Kubu Agung)

    Basyir menduga sebelas orang tersebut ke Ancol hanya demi mengincar uang. Sebab, di kalangan pendukung Aburizal Bakrie beredar kabar bahwa peserta musyawarah nasional di Ancol dijanjikan uang Rp 500 juta per orang. "Informasi yang diperoleh Basyir, Rp 200 juta diberikan saat awal dan Rp 300 juta diberikan seusai musyawarah nasional."

    "Dulu mereka (kubu Agung Laksono) menuding musyawarah nasional di Bali karena politik uang. Ternyata janji pemberian uangnya jauh lebih besar," kata Basyir. Sebagai peserta musyawarah nasional Golkar di Bali, Basyir mengaku hanya mendapat uang Rp 100 juta, yaitu Rp 50 juta diberikan saat awal dan Rp 50 juta seusai musyawarah nasional. (Baca: Tolak Pilkada Langsung, Golkar Daerah Yakin Menang)

    Namun, Basyir beralasan uang Rp 100 juta itu untuk operasional DPD alias bukan untuk keperluan pribadi. Basyir yang juga Wali Kota Pekalongan itu menambahkan, legalitas peserta musyawarah nasional di Ancol juga dipertanyakan. "Sebelas orang dari Jawa Tengah itu tidak mendapat rekomendasi dari DPD," ujarnya.

    Ketua DPD Golkar Kota Tegal Nursholeh mengakui ada perwakilan dari Golkar Kota Tegal yang menghadiri musyawarah nasional di Ancol. "Informasinya memang ada yang berangkat dari Kota Tegal. Tapi saya belum cek siapa dia," kata Nursholeh yang saat dihubungi Tempo mengaku sedang di Semarang.

    Namun, Nursholeh membantah jika perwakilan dari Golkar Kota Tegal itu berangkat atas instruksinya. "Yang berangkat itu atas inisiatif sendiri," ujarnya. Dia menambahkan, ada janji pemberian uang Rp 500 juta untuk tiap peserta musyawarah nasional di Ancol. "Itu kan dijanjikan. Kalau betul berarti rezeki," kata Nursholeh yang juga Wakil Wali Kota Tegal. (Baca: Munas Golkar Tandingan Dapat Restu Jusuf Kalla)

    DINDA LEO LISTY

    Berita terpopuler:
    'Sikap SBY Jadi Akar Masalah Perpu Pilkada'
    Yorrys: Lama Munas Tandingan Golkar Bisa Ditambah
    Alasan Kubu Agung Laksono Percepat Munas Golkar
    Yorrys: Ada 384 DPD di Munas Tandingan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.