Usai Temui Ahok, Djarot Bilang Ikut Jejak Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Djarot Saiful Hidayat. TEMPO/Tony Hartawan

    Djarot Saiful Hidayat. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan belum membahas rincian pembagian tugas dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Dari hasil perbincangannya dengan Ahok, ia menyatakan, akan mengikuti jejak Joko Widodo saat menjadi gubernur."Iya, saya akan blusukan," kata Djarot, di Balai Kota, Jumat, 5 Desember 2014. (Kemiripan Djarot dengan Jokowi Versi Ahok)

    Djarot mengungkapkan hal tersebut usai menemui Ahok sekitar 10 menit. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama sejak 2012 lalu. Menurut dia, Ahok juga belum memaparkan tugas-tugas yang harus dilakukannya saat menjadi wakil gubernur. ( Ahok Kepincut Djarot karena Bokek)

    Meski begitu, Djarot mengatakan, pembagian tugas akan bersifat fleksibel dan saling melengkapi. Gaya bekerja tersebut bertujuan untuk menyelaraskan harmoni ritme kerja keduanya saat memimpin Ibu Kota.

    Ihwal target pekerjaan prioritas, Djarot mengatakan, fokusnya saat memimpin Jakarta, yakni menata kampung deret dan merevitalisasi pasar-pasar tradisional. (Jadi Gubernur FPI, Berapa Gaji Fahrurrozi?)

    Djarot mengatakan keduanya berperan penting untuk menjaga kelangsungkan kegiatan ekonomi masyarakat Jakarta. Selain itu, ia bertutur juga akan menjalin komunikasi dengan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. "Komunikasi itu penting," kata Djarot.

    LINDA HAIRANI

    Baca berita lainnya:
    KPK Bantah Boediono Sudah Tersangka Kasus Century
    Gubernur FPI Sewot Soal Tunggakan Iuran Warga
    5 Tanda Partai Politik Bakal Bubar
    Bagaimana PSK Maroko Bisa 'Mangkal' di Puncak?
    Tolak Perpu Pilkada, Kubu Prabowo Sebut SBY Pembohong



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.