Tolak Perpu Pilkada, Kubu Prabowo Sebut SBY Pembohong

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana sidang perdana uji materi UU Pilkada, di MK, Jakarta, 13 Oktober 2014. Sidang uji materi UU Pilkada dibatalkan karena Presiden RI menerbitkan Perppu. Gugatan tersebut diajukan oleh sembilan pemohon yang terdiri atas beberapa lembaga swadaya masyarakat dan perseorangan.TEMPO/Imam Sukamto

    Suasana sidang perdana uji materi UU Pilkada, di MK, Jakarta, 13 Oktober 2014. Sidang uji materi UU Pilkada dibatalkan karena Presiden RI menerbitkan Perppu. Gugatan tersebut diajukan oleh sembilan pemohon yang terdiri atas beberapa lembaga swadaya masyarakat dan perseorangan.TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Desmon J. Mahesa, membantah adanya kesepakatan dengan Demokrat terkait dengan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangPemilihan Kepala Daerah. "Mana surat kesepakatan itu? Tunjukkan!" katanya, Kamis, 4 Desember 2014. (Baca: Tolak Perpu, Golkar Dianggap Demokrat Berkhianat)

    Kesepakatan pengesahan Perpu Pilkada sempat dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lewat akun Twitter-nya. Ia mengaku komitmen itu telah terjalin dengan sesama pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Prabowo.

    Menurut Desmon, pernyataan yang dilontarkan SBY itu tak lebih sebatas klaim untuk keperluan pencitraan. "Sampai saat ini, saya belum tahu kesepakatan itu. Tapi tidak mungkin Prabowo merahasiakan itu pada kami. Jadi, lebih baik ditanyakan sama SBY yang pembohong itu dong," ujarnya. (Baca: Alasan Koalisi Prabowo Bernafsu Tolak Perpu Pilkada)

    Menurut Desmon, Gerindra memiliki sikap menolak perpu tersebut. Sebab, perubahan sistem pemilihan kepala daerah telah melalui kajian akademik yang melibatkan sejumlah kalangan. "Itulah yang melatari kami mendorong pengesahan UU Pilkada," tuturnya. (Ruhut: Demokrat Dukung Pilkada Langsung)

    Namun ia membantah jika keputusan partainya dipengaruhi oleh putusan Munas Golkar yang memberikan mandat kepada ketua umumnya untuk menolak perpu tersebut. "Sikap kami berangkat dari pertimbangan internal. "Memangnya Golkar itu pimpinannya Gerindra?" katanya.

    RIKY FERDIANTO

    Baca berita lainnya:
    Ical Ketum Golkar, Peristiwa Tragis Mengiringi
    Mata-matai Pencuri Ikan, Susi Diprotes Dirjennya
    Menteri Susi Tak Bantah Nilai Perusahaannya Rp 1 T
    Perampokan di Taksi, Ini Ciri Mobil yang Digunakan
    Ciri-ciri Taksi Express Asli dan Palsu  



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.