Fuad Amin Ditangkap KPK, Ini Motif Suapnya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Bupati Bangkalan yang juga Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi mengenakan baju tahanan, Jakarta, 2 Desember 2014. ANTARA/Fanny Octavianus

    Mantan Bupati Bangkalan yang juga Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi mengenakan baju tahanan, Jakarta, 2 Desember 2014. ANTARA/Fanny Octavianus

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menduga PT Media Karya Sentosa (MKS) milik Antonio Bambang Djatmiko kongkalikong dengan BUMD Bangkalan, yaitu Perusahaan Daerah Sumber Daya. Menurut Bambang, KPK curiga dengan bisnis Media Karya yang sejak 2007 ingin mendapat kontrak pembelian gas dari PT Pertamina. (Suap Ketua DPRD Bangkalan Rp 700 Juta Lebih)

    "KPK masih mendalami apakah SD ini adalah cover factory (kamuflase) atau termasuk pelaku," kata Bambang saat konferensi pers di kantornya, Selasa, 2 Desember 2014.

    Media Karya merupakan perusahaan yang ingin mendapatkan kontrak pembelian gas dari PT Pertamina. Pertamina adalah pemegang konsesi west offshore di Bangkalan. (KPK: Ketua DPRD Bangkalan Tak Bisa Mengelak)

    Namun, untuk mendapatkan kontrak itu, Media Karya harus memenuhi prasyarat berupa kerja sama dengan BUMD Bangkalan. Dengan demikian, Media Karya bekerja sama dengan Sumber Daya mengerjakan proyek pembangunan pipa gas untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

    Kontrak Media Karya dan Sumber Daya diteken pada 2007. Ketika itu, kontrak diteken bersama Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron. Berbekal kerja sama pembangunan pipa gas dengan Sumber Daya, maka Media Karya bisa mendapat kontrak pembelian gas dari Pertamina.

    "Memang benar, PT MKS membeli dari Pertamina, tapi harus dilihat apakah dia benar membeli atau hanya sebagai calo," kata Bambang. (30 Polisi Bantu KPK Tangkap Ketua DPRD Bangkalan)

    Antonio kini berstatus tersangka KPK karena diduga memberi duit untuk Fuad yang kini menjabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan. Selain dua orang itu, Ra'uf, ajudan Fuad, turut ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi kurir bagi bosnya.

    Penetapan tersangka itu bermula dari operasi tangkap tangan di Jakarta dan Bangkalan sejak Senin, 1 Desember 2014.

    MUHAMAD RIZKI

    Baca berita lainnya:
    Risiko jika Jokowi Tenggelamkan Kapal Ilegal 
    Muhammad, Nama Bayi Lelaki Terpopuler di Inggris
    Hari Ini, Gubernur FPI Batal Blusukan
    Cara Sah Lawan 'Kejahatan' Munas Golkar di Bali
    Abai Imbauan Jokowi, Wali Kota Ini Rapat di Hotel




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.