TEMPO.CO, Padang - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menilai interpelasi yang digalang sejumlah politikus di Dewan Perwakilan Rakyat belum layak digunakan. "Sebaiknya bertanya melalui rapat kerja saja dulu," kata Irman di Padang, Senin malam, 1 Desember 2014. (Lusa, Interpelasi Jokowi Disetor ke Pimpinan DPR)
Menurut Irman, interpelasi adalah hak yang sangat sakti. Karena itu, jangan sering-sering digunakan. "Kesaktiannya bisa hilang. Kecuali ada motif lain," ujarnya. (Hidayat Nur Wahid: Jangan Dramatisasi Interpelasi)
Irman mengatakan, umumnya, masyarakat menerima kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Yang penting bagi mereka adalah ketersediaan BBM.
"DPR menggunakan hak interpelasi tak pernah soal BBM," ujarnya. (Fadli Zon: Interpelasi Tak Perlu Disakralkan)
DPD bisa memahami kenaikan BBM. Namun dengan syarat mafia minyak dan gas harus diberantas. "Itu yang penting. Makanya sejak awal kenaikan harga dan penyaluran BBM harus tepat guna," ujarnya.
Sebelumnya, partai koalisi pendukung Prabowo mengklaim telah menyelesaikan usulan hak interpelasi. Usulan akan diserahkan kepada pimpinan DPR pekan ini.
Salah satu inisiator penggunaan hak interpelasi dari Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan rekapitulasi suara akan disetorkan pada Rabu pekan ini. "Besok atau Selasa, inisiator dari fraksi akan berkumpul, meng-update perkembangan. Lalu Rabu atau Kamis, kami akan serahkan ke pimpinan," kata Yandri.
ANDRI EL FARUQI
Terpopuler:
Fahrurrozi, Gubernur Jakarta Tandingan Versi FPI
FPI Pilih Gubernur Jakarta Fahrurrozi. Siapa Dia?
'Tukang Kor' di Munas Golkar Kubu Ical
Jokowi Larang PNS Priyayi, Meme Lucu Bertebaran
Tiga Kebijakan Jokowi Ini Menuai Kecaman
