Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua DPD: Kerap Interpelasi, Kesaktian Bisa HiIang

image-gnews
Ketua DPD RI Irman Gusman memberikan bersalaman dengan Presiden Republik Rwanda Paul Kagame di Kompleks Parlemen, Jakarta, 31 Oktober 2014. Kagame mengunjungi Indonesia guna mengingkatkan hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi antara dua negara. Foto: Dok. DPD RI
Ketua DPD RI Irman Gusman memberikan bersalaman dengan Presiden Republik Rwanda Paul Kagame di Kompleks Parlemen, Jakarta, 31 Oktober 2014. Kagame mengunjungi Indonesia guna mengingkatkan hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi antara dua negara. Foto: Dok. DPD RI
Iklan

TEMPO.CO, Padang - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menilai interpelasi yang digalang sejumlah politikus di Dewan Perwakilan Rakyat belum layak digunakan. "Sebaiknya bertanya melalui rapat kerja saja dulu," kata Irman di Padang, Senin malam, 1 Desember 2014. (Lusa, Interpelasi Jokowi Disetor ke Pimpinan DPR)

Menurut Irman, interpelasi adalah hak yang sangat sakti. Karena itu, jangan sering-sering digunakan. "Kesaktiannya bisa hilang. Kecuali ada motif lain," ujarnya. (Hidayat Nur Wahid: Jangan Dramatisasi Interpelasi)

Irman mengatakan, umumnya, masyarakat menerima kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Yang penting bagi mereka adalah ketersediaan BBM.

"DPR menggunakan hak interpelasi tak pernah soal BBM," ujarnya. (Fadli Zon: Interpelasi Tak Perlu Disakralkan)

DPD bisa memahami kenaikan BBM. Namun dengan syarat mafia minyak dan gas harus diberantas. "Itu yang penting. Makanya sejak awal kenaikan harga dan penyaluran BBM harus tepat guna," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, partai koalisi pendukung Prabowo mengklaim telah menyelesaikan usulan hak interpelasi. Usulan akan diserahkan kepada pimpinan DPR pekan ini.

Salah satu inisiator penggunaan hak interpelasi dari Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, mengatakan rekapitulasi suara akan disetorkan pada Rabu pekan ini. "Besok atau Selasa, inisiator dari fraksi akan berkumpul, meng-update perkembangan. Lalu Rabu atau Kamis, kami akan serahkan ke pimpinan," kata Yandri.

ANDRI EL FARUQI

Terpopuler:
Fahrurrozi, Gubernur Jakarta Tandingan Versi FPI
FPI Pilih Gubernur Jakarta Fahrurrozi. Siapa Dia?
'Tukang Kor' di Munas Golkar Kubu Ical
Jokowi Larang PNS Priyayi, Meme Lucu Bertebaran
Tiga Kebijakan Jokowi Ini Menuai Kecaman

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mentan Amran Ajak Para Senator DPD RI Kawal Produksi Pertanian

2 hari lalu

Mentan Amran Ajak Para Senator DPD RI Kawal Produksi Pertanian

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak DPD RI guna memperkuat produksi dalam negeri hingga meraih kembali swasembada melalui pengoptimalan lahan rawa dan lahan suboptimal di seluruh Indonesia


Ketua DPD RI La Nyalla Usulkan Lima Konsep Atasi Kesenjangan Sosial Antar-wilayah

13 hari lalu

Calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberikan penjelasan dalam pertemuan yang bertajuk
Ketua DPD RI La Nyalla Usulkan Lima Konsep Atasi Kesenjangan Sosial Antar-wilayah

Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattaliti menilai jurang kesenjangan antar-wilayah di Indonesia begitu lebar.


KPU Prediksi Ada Sengketa Setelah Penetapan DCT

28 hari lalu

Komisioner KPU, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, dan Idam Kholik serta Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno (dari kanan ke kiri) hadir pada pelantikan anggota KPU Provinsi pada 20 provinsi periode 2023-2028 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
KPU Prediksi Ada Sengketa Setelah Penetapan DCT

KPU menengarai penetapan DCT bakal dipersoalkan banyak pihak.


Daftar 68 Nama Caleg Pemilu 2024 yang Pernah Menjadi Narapidana Termasuk Napi Korupsi

3 September 2023

Warga melihat daftar nama calon anggota legislatif Pemilu 2019 yang berstatus mantan terpidana korupsi melalui website Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019. TEMPO/Subekti.
Daftar 68 Nama Caleg Pemilu 2024 yang Pernah Menjadi Narapidana Termasuk Napi Korupsi

KPU telah memublikasikan daftar nama calon legislatif (caleg) Pemilu 2024 yang pernah menjadi narapidana termasuk napi korupsi. Siapa saja mereka?


ICW Desak KPU RI Publikasikan Rekam Jejak Bacaleg Mantan Narapidana Korupsi

27 Agustus 2023

Ilustrasi KPU. ANTARA
ICW Desak KPU RI Publikasikan Rekam Jejak Bacaleg Mantan Narapidana Korupsi

ICW mempertanyakan komitmen KPU RI setelah DCS tak mengumumkan bacaleg yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.


Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI

27 Agustus 2023

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan jajaran memberikan keterangan saat konferensi pers soal Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Pemilu 2024 di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Dalam keteranganya, Total DCS DPR RI Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI adalah sebanyak 9.925 orang bakal caleg dan rata-rata bakal caleg DPR RI perempuan mencapai angka 37,3 persen. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, 15 Mantan Narapidana Korupsi Masuk DCS DPR dan DPD RI

Sebanyak 15 mantan narapidana kasus korupsi masuk ke DCS DPR dan DPD RI untuk Pemilu 2024.


KPU DKI Tetapkan 1.818 Daftar Calon Sementara Anggota DPRD

19 Agustus 2023

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
KPU DKI Tetapkan 1.818 Daftar Calon Sementara Anggota DPRD

KPU DKI Jakarta telah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD dan DPD DKI.


M. Syukur: Elit Politik Perlu Mencontoh Para Pendiri Bangsa

17 Agustus 2023

M. Syukur: Elit Politik Perlu Mencontoh Para Pendiri Bangsa

Jokowi memberikan pesan atas fenomena perilaku elit yang akhir-akhir ini tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia.


Surya Paloh Anggap Menarik Pidato Ketua DPD soal MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara

16 Agustus 2023

Sejumlah Anggota MPR RI saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. Dalam acara tersebut Presiden Jokowi akan menyampaikan laporan kinerja lembaga - lembaga negara dan pidato kenergaraan dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Surya Paloh Anggap Menarik Pidato Ketua DPD soal MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara

Surya Paloh menilai gagasan tersebut merupakan sesuatu yang baik, karena nantinya pemilihan presiden akan dipilih kembali lewat MPR RI.


Alfiansyah Bustami Tambahkan Nama Komeng Demi Ikut Pileg 2024, Begini Syarat Tambah dan Ganti Nama

15 Agustus 2023

Komeng. TEMPO/Mazini Hafizhuddin.
Alfiansyah Bustami Tambahkan Nama Komeng Demi Ikut Pileg 2024, Begini Syarat Tambah dan Ganti Nama

Para artis pernah memutuskan untuk mengganti nama di pengadilan, termasuk Komeng untuk ikut Pileg 2024. Simak syarat ganti atau tambah nama.