18 Bulan Lagi, Kepolisian di Bawah Menteri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    Mantan Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan amendemen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI mungkin akan dilaksanakan 18 bulan lagi.

    Pemerintah harus menyiapkan naskah akademik agar Polri dapat berada di bawah kementerian. (Tjahjo: Tidak Mudah Pindahkan Polri Ke Kemendagri)

    "Hingga saat ini belum ada," kata Andi di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Senin, 1 Desember 2014.

    Andi menyatakan pemerintah harus membentuk tim khusus dulu untuk mempelajari seluruh isi Undang-Undang Kepolisian RI. Tim harus dengan detail menemukan pasal atau poin yang perlu direvisi. Hasil naskah ini akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dan disahkan. (Begini Tahapan Polisi Jika di Bawah Menteri)

    Andi mengatakan wacana amendeman UU Kepolisian RI lahir dari kondisi belum adanya kendali politik dan kebijakan di tubuh kepolisian. Hal ini berbeda dengan kondisi Tentara Nasional Indonesia dan Badan Intelijen Negara. "Harus ada kendali sipil atas militer dan aparat keamanan."

    "Tapi tak akan berubah dari mandat reformasi keamanan," ucap Andi. (Syarat Agar Polisi Bisa di Bawah Komando Menteri )

    Di tubuh TNI, kata Andi, kendali politik berada di tangan Presiden Indonesia. Adapun kendali kebijakan dipegang Menteri Pertahanan, sementara kendali operasional ada pada Panglima TNI. Sedangkan posisi BIN sudah jelas lantaran pimpinannya dipilih sebagai pejabat politik.

    "Di Polri belum. Tapi, sekali lagi, prinsipnya harus diletakkan pada sejarah Polri di Indonesia," kata Andi.

    FRANSISCO ROSARIANS

    Terpopuler:
    5 Celotehan Fadli Zon yang Menuai Hujatan
    Jokowi Diserang Media Malaysia, Ini Pembelaan Susi
    Yorrys: Ical Bikin Partai Lapindo Jaya Saja


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.